Suara.com - Presiden Jokowi menegaskan supaya tidak ada lagi politik identitas dan agama dalam kontestasi politik 2024. Jokowi bahkan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar memberi peringatan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran.
Politisi senior PDIP Pandan Nababan merespon arahan Presiden Jokowi. Menurut dia, partai berlambang banteng tersebut sudah tidak lagi menggunakan isu-isu sensitif dalam kontestasi perpolitikan.
"Pertama kali saya katakan yang paling berbahagia ini PDIP. Karena soal itu kita sudah final. Di PDIP tidak ada lagi identitas," ujar Panda dalam program Catatan Demokrasi yang diunggah lewat Kanal YouTube tvOneNews pada Rabu, (21/12/2022.
Panda mengaku, PDIP yang diketuai Megawati Soekarnoputri tak perlu lagi repot-repot mengklarifikasi bahwa pihaknya tak terlibat dengan isu sensitif tersebut. Sebab, PDIP sudah mencapai satu kesatuan yang sama mulai dari Ketua Umum partai sampai dengan anggota.
"Itu semacam refleksi buah dari pada pemahaman kami terhadap nasionalisme dan pancasila," tuturnya.
Lebih lanjut, saat ini PDIP justru fokus membuat program bagaimana mana memajukan serta menghadapi problem kebangsaan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama dan ras (SARA) di media sosial jelang pesta demokrasi, pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang. Bahkan, Jokowi meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang jelas sehingga tidak multitafsir.
Hal itu disampaikan presiden saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2024 untuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu (17/12/2022).
Jokowi sendiri mengapresiasi program pengawasan yang dibuat Bawaslu dengan memberlakukan patroli siber di media sosial.
Baca Juga: Eks Asisten Resmi Dilantik Jadi Polisi, Kaesang Pangarep Hadir di SPN Lido: Sudah Tak Usah Nangis
"Saya senang tadi Pak Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, bahwa akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ. Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos," kata Jokowi.
"Ngipas-ngipasin dimulai dari situ, nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos. Oleh sebab itu saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu," katanya.
Isu SARA di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan.
Dia mengingatkan, hal tersebut harus menjadi perhatian, mengingat Bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman, agama, suku, budaya, dan ras.
"Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan, nggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Kahiyang Pasrah, Aksi Al Nahyan Bawa Pedang Saat Resepsi Bikin Geleng-Geleng: Lagi Ngecek Keamanan
-
Nah! Jokowi Bicara Kemungkinan PPKM Berhenti Di Akhir Tahun, Indonesia Bakal Normal Lagi?
-
Alasan Presiden Jokowi Larang Ekspor Biji Bauksit, Aturan Pemerintah Berlaku di Tahun 2023
-
Partai Ummat Bisa Ikut Verifikasi Ulang, Amien Rais : Saya Hampir Menangis
-
Jokowi Curhat: Menteri Kalau Susah Datang, Kalau Enak Tidak Pernah Ngajak
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka