Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus memantau dugaan pelanggaran HAM terkait rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat. Terbaru, Komnas HAM telah memanggil Wali Kota Depok Muhammad Idris bersama jajarannya.
Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, pemanggilan terhadap Wali Kota Depok dan jajarannya dilaksanakan pada Selasa (20/12/2022). Hal itu dilakukan setelah Komnas HAM melakukan pertemuan dengan orangtua murid yang menyatakan menolak penggusuran sekolah, tempat anak mereka belajar.
"Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan dari para orang tua wali murid SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat terkait rencana penggusuran dan alih fungsi lahan untuk pembangunan rumah ibadah," kata Uli dalam keterangannya pada Rabu (21/12/2022).
Saat dipanggil Komnas HAM ke kantornya, Wali Kota Depok datang bersama jajaran pemerintahannya seperti, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Satpol PP, Kepala DP3AP2KB, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BKD, Kepala Bappeda, Kabag Hukum, dan Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 5 sekaligus Plt Kepala Sekolah SDN Pocin 1.
Dalam keterangan tertulisnya, Komnas HAM tidak menjelaskan temuan atau hasil dari pemanggilan tersebut. Namun, Uli mengatakan, pemantauan Komnas HAM sesuai dengan fungsi pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM RI sesuai amanat Pasal 89 ayat (3) UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
"Melakukan pemantauan awal dengan meninjau lokasi sekolah sekaligus meminta keterangan dari para orang tua wali murid, Senin (12/12). Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah 25 orang tua wali murid," ungkap Uli.
Untuk diketahui, Pemkot Depok memutuskan menunda penggusuran SDN Pondok Cina 1 yang akan dirobohkan dan dibangun masjid. Hal itu disampaikan Wali Kota Depok melalui akun Instragram miliknya.
"Pembangunan Masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda, sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina 5," kata dia lewat akun idrisashomad beberapa waktu lalu.
"Bagi siswa SDN Poncok Cina yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 3 dan 5 atau dapat kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai dengan kenyamanan siswa," imbuhnya.
Keputusan itu diambil setelah pertemuan Pemkot Depok dengan Menko PMK, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Itjen Kemendagri, Ombudsman RI, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, kementerian/lembaga, serta memperhatikan surat Gubernur Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022 lalu.
Idris mengungkapkan, pembangunan ruang belajar baru di SDN Pocin 5 akan dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW