Suara.com - Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam menyebut bahwa, kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang dinilai menyulitkan. Ahmad menyebutkan alasannya.
"Satu tidak ada bacapres yang mendominasi," katanya dalam tayangan Kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia dikutip pada Rabu, (21/12/2022).
Menurutnya, sampai saat ini, dirinya belum melihat ada satu tokoh yang mampu mendominasi tren elektabilitas capres itu sendiri.
Para kandidat capres masih memungkinkan untuk melampaui elektabilitas satu sama lain.
"Betul pak Ganjar nomor satu tapi gep dengan Prabowo dan Anies itu relatif untuk dilampaui. Artinya Ganjar nomor satu tapi tidak absolut," tuturnya.
Ahmad juga mengamini pernyataan Zulfan Lindan yang menyebut, menentukan capres dan cawapres pada pemilu 2024 lebih sulit ketimbang tahun 2019 bahkan pemilu-pemilu sebelumnya. Pasalnya, pemimpin partai sedang beradu egonya masing-masing.
"PDIP memikirkan masa depan partai di bawah trah Soekarno, tentu Puan harus didorong. Di saat yang bersamaan Gerindra juga tidak mau turun kelas sudah jadi capres 2 kali masa cawapres. Caik Imin maupun Erlangga juga demikian," ucapnya.
"Petinggi partai sedang beradu ego," sambungnya.
Menyikapi kondisi politik saat ini, Ahmad mendorong Presiden Jokowi agar tak ikut campur urusan pemilu 2024. Istana harus netral, jangan terlalu ikut campur siapa capres atau cawapres.
Baca Juga: Gerindra Tegaskan Capresnya Hanya Satu: Prabowo Subianto, Tidak Ada Nama Lain!
"Ada baiknya memang presiden itu mengambil sikap dan posisi negarawan saja. Karena pak Jokowi akan lebih arif dan bijak. Sehingga tidak ada yang merasa di anak emaskan," katanya.
Berita Terkait
-
Hanura Lolos Murni Jadi Peserta Pemilu 2024, Oso Minta Kader Amalkan Filosofi Raja Jawa, Tiru Jokowi
-
Jokowi Sebut Repot, Partai Tak Lolos Pemilu yang Dituduh Istana dan Presiden, Sindir Amien Rais?
-
Ketakutan Jokowi: Ada Partai yang Gagal Koalisi yang Dituduh Malah Istana
-
'Urusannya Apa dengan Saya?' Ketika Jokowi Prediksi Bakal Dituding Saat Ada yang Gagal Jadi Capres
-
Buat Amien Rais? Jokowi Bantah Istana Intervensi Partai Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka