Suara.com - Lama tidak terdengar, isu masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang menjadi tiga periode hingga penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat. Munculnya kedua isu itu pun menuai kontroversi dan sorotan tajam dari sejumalah kalangan.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo turut memberikan pernyataan tajam mengenai isu masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode dan Pemilu 2024 ditunda. Menurutnya, isu tersebut tidak akan pernah hilang.
Kunto menjelaskan bahwa ada wacana-wacana itu akan terus dimunculkan oleh sejumlah pihak. Ini demi menyukseskan rencana segelintir pihak agar Presiden Jokowi tetap menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia saat jabatannya habis pada 2024 mendatang.
Dalam kesempatan ini, Kunto mengungkap isu Pemilu ditunda hingga perpanjangan masa jabatan presiden memang berpotensi mereda. Meski demikian, wacana itu tidak akan sepenuhnya mati dan akan terus dihidupkan.
“Isu (wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden diperpanjang) tersebut tidak akan pernah hilang. Mungkin akan sedikit mereda, akan tetapi pasti dimunculkan lagi,” kata Kunto seperti dikutip dari Wartakonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Rabu (21/12/2022).
Kunto menilai bahwa ada usaha-usaha terstruktur dari sejumlah pihak, di mana mereka terus melemparkan isu tersebut agar benar-benar berhasil pada 2024 mendatang. Wacana itu, lanjutnya, bakal terus muncul sampai Pemilu 2024 demi memenuhi ambisi para pejabat agar tetap berkuasa.
“Ada usaha terstruktur agar isu tersebut tetap hidup hingga akhirnya usaha tersebut berhasil pada (Pemilu) 2024,” nilai Kunto.
Tak sampai di situ, Kunto juga mencium dugaan pihak yang melontarkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, bukan tidak mungkin jika sosok di baliknya adalah anak buah Presiden Jokowi sendiri.
“Bisa jadi hal tersebut (isu perpanjangan masa jabatan presiden) datang dari anak buah Jokowi sendiri yang ingin mencari muka,” tambahnya.
Sebagai informasi, sebelumnya ada menteri dan ketua umum partai politik yang menyarankan agar Pemilu 2024 ditunda dengan berbagai alasan.
Mereka di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Selain itu, ada juga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Lalu terbaru wacana ini mulai diserukan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR La Nyalla Mattaliti, di mana keduanya menyarankan soal pengunduran jadwal Pemilu 2024.
Berita Terkait
-
Mahar Kaesang Pangarep - Erina Gudono Rp 300 Ribu, Ternyata Waktu Jokowi - Iriana Menikah Cuma Rp 20 Ribuan
-
'Sampean Kan Pernah Ngancam Juga' Singgung Panda Nababan Soal Surya Paloh yang Ngaku Setia ke Jokowi
-
Gemes Banget! Saat Panembahan Al Nahyan Ngambek ke Bobby Nasution, Sedah Mirah Malah Ngapain Tuh?
-
Jokowi Unggah Poster Hari Ibu, Panembahan Al-Nahyan Pakai Singlet Jadi Sorotan
-
Istana Jadi Bulan-bulanan Tuduhan Amien Rais dan Anies Baswedan, Jokowi Buka Suara: Repot Duduk di Istana
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
-
Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
-
Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
-
Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
-
Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
-
Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
-
Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah