Suara.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi virus corona nampaknya akan segera berakhir. Hal inilah yang belakangan digemborkan Presiden Joko Widodo yang menyebut akan mengakhirinya di penghujung tahun ini. Kendati begitu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumumkan syarat tertentu.
Dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (21/12/2022), Jokowi membicarakan soal rencana pemberhentian PPKM.
Hal tersebut disampaikan Jokowi berdasarkan data di mana ada tren penurunan kasus harian Covid-19. Per Selasa (20/12/2022), kasus Covid-19 harian tercatat ada 1.200 kasus.
Jumlah itu menunjukkan penurunan drastis dibanding puncak kasus saat varian Covid-19 Omicron yang mencapai 64 ribu kasus.
"Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya," tutur Jokowi.
Jokowi mengaku bakal menyiapkan keputusan presiden atau keppres untuk menjadi payung hukumnya.
Keppres tersebut bisa segera disiapkan Jokowi apabila dirinya sudah menerima seluruh kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Ia menargetkan jajarannya untuk menyelesaikan seluruh kajiannya pada pekan ini.
"Sehingga bisa saya siapkan nanti Keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022).
Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin juga nyaris senada dengan Presiden Jokowi soal rencana pemberhentian PPKM ini. Namun, wapres tak ingin terburu-buru, ia mengatakan masih akan menunggu momen Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang berpotensi memunculkan tren kenaikan kasus lagi.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Bilang Persatuan Jadi Bahan Bakar untuk Mengejar Ketertinggalan
“Memang kelihatannya di Indonesia terus menurun ya, walau ada varian-varian baru. Jadi sudah mulai ada keinginan untuk menghentikan PPKM, artinya normal kembali, tetapi masih harus dilihat nanti dampak dari Natal dan tahun baru ini,” ujar Wapres, usai membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN ke-2, di Bali, Kamis (22/12/2022).
Menurutnya, Indonesia akan menghentikan PPKM jika setelah Natal dan tahun baru keadaan Covid-19 cenderung landai. Saat ini, status PPKM level 1 sendiri masih berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Wapres juga menyerukan untuk tetap harus waspada, berkaca dari kasus Covid-19 di China yang kembali mengalami kenaikan.
“Tapi berdasarkan analisa dari beberapa ilmuwan, para ahli, tetap harus waspada karena sekarang di China naik. Jangan sampai naik di China itu kemudian berdampak pada kita,” katanya pula.
Berita Terkait
-
Ma'ruf Amin Bilang Persatuan Jadi Bahan Bakar untuk Mengejar Ketertinggalan
-
Soal Rencana PPKM Bakal Dihentikan, Wapres: Harus Lihat Dampak Libur Natal dan Tahun Baru
-
Curhatan Jokowi Ogah Disalahkan Soal Koalisi Gagal, Ternyata Sinyal Anies Baswedan 'Didepak' dari Pilpres?
-
Menebak Nasib Johnny G Plate, Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo usai Nasdem Usung Anies Baswedan
-
Jokowi Akui Tak Cawe-cawe KPU Agar Tak Disalahkan, Rocky Gerung Tertawa: Padahal Endorse Ganjar-Prabowo
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana