Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Adapun kemiskinan yang dimaksud Presiden Jokowi adalah Malang Raya, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Demi mengentaskan kemiskinan, Risma bersama Kementerian Sosial (Kemensos) pun menggandeng Bank Indonesia (BI). Ia mencanangkan pilot project di Malang Raya, di mana program tersebut diharapan juga bisa segera diterapkan di seluruh Indonesia.
"Ini adalah perintah dari Bapak Presiden bahwa di 2024 akan menghapus kemiskinan ekstrem," ucap Risma di Pendopo Agung Bupati Malang seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Jumat (23/12/2022).
Mantan Wali Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan screening data. Fungsinya untuk melihat Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kategori kemiskinan ekstrem, di mana ini terlihat dari faktor ekonomi hingga penampakan fisik rumah.
"Nah setelah itu saya coba melihat data. Memang ekstrem itu kita liat dari sisi ekonomi, kondisi fisik rumah, itu memang kondisinya memprihatinkan," jelasnya.
Kemensos pun kemudian melakukan dua cara sebagai upaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ekstrem. Cara pertama adalah menfasilitasi agar KPM punya pendapatan di luar bansos melalui PENA. Lalu cara kedua adalah memperbaiki rumah tidak layak huni dengan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
Sebagai informasi, PENA adalah program terobosan Mensos yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM tidak terus bergantung pada bantuan sosial (graduasi), dan yang akan diutamakan terlebih dahulu adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun.
"Yang utama adalah mengeluarkan KPM usia muda. Mereka yang kita upayakan untuk dikeluarkan (dari kemiskinan ekstrem) dulu," terang Risma.
PENA menargetkan 8.500 penerima di seluruh Indonesia dengan indeks bantuan modal usaha senilai Rp6 juta per KPM. PENA sendiri terbagi menjadi lima kluster usaha, yaitu makanan, kerajinan, jasa, pertanian dan peternakan.
Baca Juga: Politikus PDIP Soal Isu Reshuffle: Tergantung Jokowi, Urusan Dia
Khusus di Malang Raya, terdapat 443 KPM. Rinciannya adalah 21 orang KPM kategori kemiskinan ekstrem yang mendapat bantuan PENA dan RST beserta isi perabotan rumah, dan 422 KPM penerima PENA. Kemensos juga bekerja sama dengan BI dalam pendanaan PENA di Malang Raya dengan indeks Rp10 juta per KPM.
Berita Terkait
-
Politikus PDIP Soal Isu Reshuffle: Tergantung Jokowi, Urusan Dia
-
Minta Jokowi Tak Takut Jika Ada Parpol Gagal Koalisi, Demokrat: Kecuali Istana Mencoba Menjegal...
-
Terpopuler Lifestyle: Iriana Jokowi Pakai Jaket Puluhan Juta, Arumi Bachsin Pamer Kerudung Ibu Pejabat
-
Berterima Kasih ke Jokowi, Curhat Takjub Shin Tae-yong Debut di GBK
-
Nonton Timnas Tanding di GBK, Iriana Jokowi Tampil Sporty Pakai Jaket Mewah Puluhan Juta
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam, Roy Suryo Pekik Takbir di Polda Metro Jaya
-
Pakar Hukum Bivitri Susanti Sebut Penetapan Pahlawan Soeharto Cacat Prosedur
-
Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal