Suara.com - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menuai sorotan. Tindakan itu dipandang sebagai bagian dari operasi politik menggembosi Khofifah.
Diketahui, penggeledahan ruang kerja Khofifah dan Emil dilakukan sebagai tindak lanjut KPK usai menangkan tangan atau OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.
Adapun asumsi penggeledahan sebagai upaya menggembosi Khofifah itu tidak terlepas dari nama Khofifah yang moncer disebut beberapa lembaga survei berpotensi menjadi calon wakil presiden (cawapres). Termasuk untuk mendampingi Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung NasDem.
Menjawab asumsi tersebut, analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio tidak yakin penggeledagan sebagai operasi politik untuk menggembosi Khofifah. Mengingat, nama Khofifah belum pasti menjadi cawapres.
"Kalau memang belum pasti ya agak sumir kalau kita dekatkan kasus pemeriksanaan ruang kerja Emil Dardak dan Khofifah Indar Parawansa sebagai sebuah kegiatan politik penggembosan," kata Hendri dalam diskusi daring CrossCheck, Minggu (25/12/2022).
Karena itu Hendri menilai tidak ada kaitan antara penggeledagan yang dilakukan KPK dengan potensialnya nama Khofifah sebagai cawapres.
"Saya tidak melihat ada garis lurus penggerebekan atau pemeriksaan ruang kerja, ya penggeledehan ruang kerja gubernur dan wakil gubernur dengan kegiatan politis. Kecuali memang sejak awal atau sudah diumumkan bahwa pasangan yang akan diusung oleh koalisi perubahan adalah Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa," tutur Hendri.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komaruddin melihat hal berbeda. Ia memandang memang ada upaya dari KPK ikut mencampuri persoalan politik dalam kaitannya Khofifah sebagai cawapres potensial, baik untuk Anies, maupun kubu manapun kelak.
Penilaian itu diakui Ujang sebagai penilaian subjektif dari dirinya.
Baca Juga: Ruangan Kerja Gubernur Khofifah Digeledah, Filri Bahuri: KPK Bekerja Tidak Pandang Bulu!
"Saya melihat, walaupun memang saya agak sumir ya agak subjektif melihat kalau misalkan penggeledahan ruang Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah itu bagian daripada skenario politik," kata Ujang.
Menurut Ujang, di dunia ketiga, termasuk di Indonesia, institusi hukum masih sangat rentan diintervensi oleh politik. Karena itu, bukan tidak mungkin, penggeledahan ruang kerja Khofifah dan Emil menjadi salah satunya.
Atas dasar itu, Ujang mengatakan wajar apabila kemudian muncul asumsi di publik bahwa kegiatan KPK menggeledah ruang kerja Khofifah dan Emil sebagai operasi politik terkait Pilpres.
Kendati demikian diakui Ujang, penilaian buruk tidak dapat dilakukan. Tetapi melihat rekam jejak dan fakta bahwa institusi penegak hukum kerap bermain atau diintervensi masuk di wilayah politik, asumsi tersebut tidak bisa dihindarkan.
"Ya saya sih, ini bagian daripada mohon maaf tanda petik ya, bisa saja bagian dari operasi, kalau saya sih meliatnya begitu. Jadi ya bisa saja karena tadi di negara kita institusi hukum, lembaga hukum atau instrumen hukum masih bisa dijadikan atau diintervensi oleh politik," tutur Ujang.
Anies Butuh Khofifah
Berita Terkait
-
Kocaknya Gibran Kabur Terus Sampai Ditangkap Pendeta Buat Foto Bersama Ganjar Pranowo
-
'Dia Sebenarnya Digatotkan' Zulfan Lindan Sebut Tak Diajaknya Foto Anies di Nikahan Kaesang Ada Maksud Lain
-
Kabar Ahok Diangkat Jokowi Jadi Ketua KPK Bikin Heboh, Begini Faktanya
-
Sepak Terjang Emil Dardak Cucu Kiai NU Usai Ruang Kerjanya Digeledah KPK
-
Datang ke Acara Resepsi Kiper Persis Solo, Kaesang Pangarep-Erina Gudono Malah Digoda Jadi Duta Shampo
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar