Suara.com - Analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio alias Hensat berharap tidak ada lagi upaya menambah atau memperpanjang jabatan Presiden Jokowi. Harapan ini disampaikan Hendri Satrio menanggapi cuitan ekonom kawakan, Rizal Ramli.
Rizal Ramli sebelumnya mencuit tentang adanya upaya kudeta konstitusi untuk memainkan kembali isu penambahan atau perpanjangan jabatan presiden. Upaya itu disebut Rizal sudah dijalankan lewat pertemuan dewan kudeta konstitusi yang dihadiri para pejabat dan taipan.
Hendri Satrio berharap apa yang menjadi cuitan Rizal Ramli itu benar-benar tidak ada. Sebab jika itu benar adanya, founder KedaiKOPI ini menilai tindakan tersebut merupakan kejahatan.
"Ya semoga gak ada dewan-dewan kudeta konstitusi semoga gak ada. Makanya kan gua bilang kalau (ada) niat, itu jahat ya, mudah-mudahan gak ada," kata Hendri dihubungi, Selasa (27/12/2022).
Balas Cuitan Rizal Ramli
Sebelumnya, Hendri melalui akun Twitter @satriohendri menyampaikan hal serupa saat membalas cuitan Rizal Ramli.
"Teruntuk "Dewan (Niat) Kudeta Konstitusi": "Yang kalian lakukan itu... Jahat!" cuit Hendri.
Hendri meminta tidak ada lagi wacana tiga periode Jokowi yang kembali digaungkan. Menurut dia, wacana itu tidak patut dibunyikan kembali seperti yang sudah terjadi sebelumnya.
"Jangan ada lagi dengung-dengungan itu atas nama apapun termasuk demokrasi. Yang patut-patut saja, yang wajar wajar saja. Yang bisa disuarakan banyak kok, gak cuma tiga periode," kata Hendri.
Kudeta Konstitusi
Diketahui, cuitan Rizal Ramli tentu selalu menuai sorotan publik. Kritikannya yang pedas menjadi alasan utama.
Terbaru soal ia memberikan cuitan soal kudeta konstitusi. Cuitan Rizal Ramli itu diunggah pada 23 Desember 2022 lalu.
"Kudeta Konstitusi dilaunch 9 bulan yll pakai hoax “Big Data” & PollingRp “Rakyat Super-Puas”. Kompak dilawan kawan2 pro-demokrasi. Gagal !Berikutnya naikkan Calon Boneka, Pangeran Tiktok — ndak ngangkat ! Sebulan lalu, pertemuan Dewan Kudeta Konstitusi putuskan putar lagi +3 thn!," tulis Rizal Ramli dikutip pada Selasa (27/12/2022).
Selain itu, Rizal Ramli juga memberikan data, bahwa pertemuan dewan kudeta konstitusi itu dilakukan di suatu tempat.
"Pertemuan Dewan Kudeta Konstitusi itu, dihadiri tokoh2 pejabat & taipan2 di pulau G putuskan akan buldozer ulang rencana perpanjangan jabatan 3 atau 5 tahun, dengan cara mendompleng gelombang “Kembali ke UUD45”. Orhestra sudah siap, partitur2 sdh dibagikan dan bandar siap bayar," tulisnya.
Tag
Berita Terkait
-
Parpol Cekcok Reshuffle, Partai Garuda: Presiden Mau Jadikan Deddy Corbuzier Menkominfo Juga Tak Masalah
-
Keras! Menteri NasDem Berpotensi 'Ditendang', Rocky Gerung Usul: Sekalian Aja Reshuffle Presiden
-
Bila Menteri-menterinya Dipaksa Angkat Koper, Partai Nasdem Bakal 'Perang Puputan'?
-
Jika Presiden Keluarkan Dekrit Penundaan Pemilu 2024, Rezim Jokowi Dicatat Semi Otoriter
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Siswa Disabilitas Psikososial Diduga Didiskriminasi Sekolah
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021