Sebut Ada Mark Up Anggaran IKN, Rizal Ramli Disentil Anak Buah Megawati: Makin Gila!

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli belum lama ini berkomentar mengenai isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Rencana tersebut berkaitan dengan proyek infrastruktur termasuk IKN (Ibu Kota Negara).

"Memang untuk ibu kota baru mereka sudah anggarin buat 2 tahun yang akan datang nyaris Rp 500 triliun. Kalau proyek infrastruktur itu minimal mark up-nya kan 20 persen, itu aja udah Rp100 triliun kok," terang Rizal dikutip dari YouTube Refly Harun pada Kamis, (29/12/2022).

Nyinyiran ekonom senior tersebut turut ditanggapi oleh politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul. 

Dalam akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul, politisi kontroversial itu menilai bahwa, belakangan ini Rizal Ramli cukup aktif mengkritik pemerintahan era Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bahkan, Ruhut menyebut Rizal mengidap penyakit gangguan kejiwaan.

"Rizal Ramli kumul kumul telus, makin pesong/gila sudah makin akut nie penyakitnya," ujar Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Diketahui, pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus mendapat kritikan dari elemen masyarakat.

Pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan belum ada kejelasan mengenai investor yang akan menaruh uang di proyek tersebut sehingga dana pembangunan masih terus diambil dari APBN.

"Sementara uang rakyat yang digunakan untuk infrastruktur dasar kan sia-sia ya. Lebih baik untuk bangun jalan yang itu rute pasar, rute petani. Sementara IKN ini dibangun untuk rute siapa? Kan manusianya belum ada,” ujarnya pada Sabtu (24/12).

Baca Juga: Pengamat: Klaim Kepuasan Kinerja Jokowi Bukan Berarti Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

Menurut Achmad, masih banyak proyek lain yang harus dibiayai dan mendesak dilakukan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, proyek seperti IKN sebaiknya tidak perlu dilanjutkan.

"Itu namanya proyek sia-sia. Padahal uang rakyat itu kan sangat berharga sekali untuk masyarakat kalau digunakan dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Lebih lanjut, ia turut menyebut IKN akan menjadi beban bagi presiden pemenang Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, presiden yang bakal menjabat nantinya perlu melanjutkan proyek pembangunan IKN.

"Presiden terpilih tentunya dia punya janji politik kan. Nah, dengan adanya kayak begini [proyek IKN], dia akan terbebani dengan itu," pungkas Achmad.