Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago berkomentar soal santernya isu reshuffle yang diduga hanya menyasar ke menteri dari partainya.
Irma sendiri merasa yakin apabila Jokowi nantinya tak akan melakukan reshuffle kabinet akibat pesanan parpol manapun, sekalipun PDIP.
Ia menambahkan bahwa jika Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, maka bisa dipastikan karena melihat dengan basis data.
"Soal reshuffle, saya yakin jika berbasis kinerja, menteri Nasdem tidak termasuk akan diganti. Karena mereka (menteri NasDem) berkinerja baik, on the track dengan program Presiden serta berprestasi," kata Irma.
Irma juga membela menteri dari partainya yang dituding layak dan patut dievaluasi oleh politisi PDIP.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kompak menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk dievaluasi.
Lantas menurut Irma, tudingan kepada menteri NasDem tak berdasar dan bahkan terkesan mengada-ada.
Sebab menurutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo selama ini dinilai membela kepentingan para petani demi kesejahteraan.
"Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag. Kalau mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani. Jadi jangan asbun deh," jelas Irma yang juga Anggota Komisi IX DPR.
Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Menengok Lagi Kontroversi Isi UU Ciptaker
Selain itu, Irma merasa menteri dari NasDem yang berada di Kabinet Indonesia Maju tak pernah melakukan kesalahan.
Maka dari itu, Irma lantas menantang menteri PDIP untuk beradu prestasi dengan menteri Nasdem di sisa masa jabatannya ini.
Irma lantas menyinggung soal menteri dari NasDem yang tak pernah terjerat tindak pidana korupsi dan bahkan merugikan negara.
"Mau adu prestasi menteri dari Nasdem? Hati-hati, menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma dalam keterangan kepada wartawan pada Jumat (30/12/2022).
Selain itu, Irma juga menyentil soal penyaluran bantuan sosial yang tak tepat sasaran dan digunakan secara tak tepat selama pandemi covid-19 kemarin.
"Yang kedua, enggak usah jauh-jauh bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah. Terus di mana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi," paparnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Menengok Lagi Kontroversi Isi UU Ciptaker
-
Jokowi King Maker 2024? "Kartu Pak Jokowi Dimainkan Pak Jokowi Sendiri"
-
Desak DPR Tolak Perppu Cipta Kerja yang Diterbitkan Jokowi, Demokrat: Pemerintah Tidak Patuh Hukum
-
Perang Mulut, Ini Adu Prestasi Menteri PDIP vs Menteri NasDem
-
Biasa Ngegas, Tumben Amien Rais Kalem ke Jokowi! Ada Apa?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota