Subsidi Tiket KRL Dicabut, Bisa Bikin Polusi Udara di Jakarta Naik Lagi

Suara.com - Wacana kenaikan tarif transportasi Commuter Line atau KRL yang disampaikan beberapa waktu lalu menuai kritik keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta.

Pasalnya, kenaikan tarif KRL bakal memicu kenaikan beban polusi udara di Jakarta.

"Masyarakat dibuat berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta," kata Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah dalam keterangan yang dikutip Antara di Jakarta, Minggu (1/1/2023).

Kenaikan tarif KRL, menurutnya, juga bisa memantik budaya enggan naik kendaraan umum, terkhusus KRL.

Wacana tersebut menurutnya bertolak belakangan dengan tingkat polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta yang saat ini masih menjadi masalah yang belum diselesaikan pemerintah.

Masih menurutnya, subsidi tiket KRL bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik.

Pasalnya, pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.

Lantaran itu, ia menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum.

"Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," ujar Aminullah.

Baca Juga: Apa itu Tarif KRL Orang Kaya? Ini Skema, Sasaran dan Perbedaan Tarifnya

Lebih lanjut ia menyatakan, daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.

Menurutnya, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal. Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di Jalanan.

"Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit," ucap Aminullah.

Ia pun mengkritik pemerintah yang semestinya melepaskan ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.

"Pemerintah harusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan, harusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikirkan ulang," katanya. (Antara)