Suara.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu memang memiliki kelemahan. Tetapi bukan lantas sistem tersebut harus diganti dengan proporsional tertutup.
Saleh menyoroti kelemahan yang disebut ada di sistem proporsional terbuka, yakni persoalan politik uang atau money politic.
"Katanya, sistem proporsionalitas terbuka akan membuka peluang money politics. Jika itu benar, bukan berarti sistemnya yang salah. Tetapi, instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang perlu ditingkatkan," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Menurut Saleh, penyelenggara Pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap hal itu sudah lengkap. Mulai KPU dan Bawaslu, bahkan jejaringnya lengkap sampai ke tingkat TPS.
"Mestinya, ini bisa diperkuat untuk melakukan pengawasan. Saya yakin itu bisa dilakukan. Apalagi, pengawas pemilu kita tidak sendiri. Selama ini, mereka juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan LSM pemantau pemilu," kata Saleh
Bicara money politic, Saleh menilai itu tidak hanya terjadi di sistem proporsional terbuka, melainkam juga berpotensi hadir di sistem proporsional tertutup.
Saleh berujar sangat memungkinkan terjadi politik uang di sistem proporsionalitas tertutup. Bahkan bisa terjadi di lingkaran partai politik dan di masyarakat.
"Caleg-caleg kan otomatis berburu nomor urut. Pasti ada kontestasi di internal partai. Di titik ini, ada peluang money politic ke oknum elite partai untuk dapat nomor bagus," ujar Saleh.
Money politik di kalangan elite partai itu kata dia, justru dinilai lebih berbahaya.
Baca Juga: Jokowi Bakal Copot Menteri Parpol: Tunggu Saja!
"Money politic ini menurut saya lebih bahaya, tertutup dan tidak kelihatan. Hanya orang tertentu yang punya akses," kata Saleh.
Saleh berujar caleg yang mendapatkan nomor urut bagus bukan tidak mungkin meneruskan politik uang itu kepada masyarakat, bukan hanya elite partai. Kendati pada praktiknya, pemilu di sistem proporsional tertutup hanya memilih partai bukan caleg.
"Intinya, kalau semua memiliki kesadaran politik, praktik money politic itu bisa dihindarkan. Itu yang harus terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Sebab, berapa banyak pun uang yang dimiliki oleh caleg, jika masyarakat tidak mau, tetap saja tidak akan mampu membayar suara rakyat. Apalagi kesadaran itu didukung oleh perangkat pengawasan yang baik," kata Saleh.
Karena itu, Saleh memandang saat ini sistem proporsional terbuka merupakan yang paling tepat dilakukan. Terlebih kata dia mayoritas partai serta masyarakat mendukung.
"Mayoritas partai politik masih menginginkan sistem proporsionalitas terbuka. Begitu juga masyarakat banyak yang mengharapkan agar pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem yang sama dengan tiga kali pemilu sebelumnya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Parpol Perlu Kerja Masif Rekrut Caleg, Harus Rangkul yang Punya Kapasitas dan Popularitas
-
'Jika Tidak Tunduk, Siap-siap Dirumahsakitkan!' KPU Daerah Diduga Diancam demi Ubah Hasil Verifikasi Partai
-
'Tradisi Komunis!' Fahri Hamzah Kecam KPU, Tak Setuju Pemilu 2024 Hanya Coblos Parpol
-
Jokowi Bakal Copot Menteri Parpol: Tunggu Saja!
-
Heboh Ganjar Pakai Duit Baznas Buat Rumah Kader Partai, Sebenarnya Parpol Punya Dana Tidak Sih?
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Minggu Pagi Berdarah di Jaksel, Polisi Ringkus 6 Pemuda Bersamurai Saat Tawuran di Pancoran
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar
-
Menkomdigi Meutya Minta Pers Jaga Akurasi di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI
-
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Riyadh, Soroti Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan