Suara.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu memang memiliki kelemahan. Tetapi bukan lantas sistem tersebut harus diganti dengan proporsional tertutup.
Saleh menyoroti kelemahan yang disebut ada di sistem proporsional terbuka, yakni persoalan politik uang atau money politic.
"Katanya, sistem proporsionalitas terbuka akan membuka peluang money politics. Jika itu benar, bukan berarti sistemnya yang salah. Tetapi, instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang perlu ditingkatkan," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Menurut Saleh, penyelenggara Pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap hal itu sudah lengkap. Mulai KPU dan Bawaslu, bahkan jejaringnya lengkap sampai ke tingkat TPS.
"Mestinya, ini bisa diperkuat untuk melakukan pengawasan. Saya yakin itu bisa dilakukan. Apalagi, pengawas pemilu kita tidak sendiri. Selama ini, mereka juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan LSM pemantau pemilu," kata Saleh
Bicara money politic, Saleh menilai itu tidak hanya terjadi di sistem proporsional terbuka, melainkam juga berpotensi hadir di sistem proporsional tertutup.
Saleh berujar sangat memungkinkan terjadi politik uang di sistem proporsionalitas tertutup. Bahkan bisa terjadi di lingkaran partai politik dan di masyarakat.
"Caleg-caleg kan otomatis berburu nomor urut. Pasti ada kontestasi di internal partai. Di titik ini, ada peluang money politic ke oknum elite partai untuk dapat nomor bagus," ujar Saleh.
Money politik di kalangan elite partai itu kata dia, justru dinilai lebih berbahaya.
Baca Juga: Jokowi Bakal Copot Menteri Parpol: Tunggu Saja!
"Money politic ini menurut saya lebih bahaya, tertutup dan tidak kelihatan. Hanya orang tertentu yang punya akses," kata Saleh.
Saleh berujar caleg yang mendapatkan nomor urut bagus bukan tidak mungkin meneruskan politik uang itu kepada masyarakat, bukan hanya elite partai. Kendati pada praktiknya, pemilu di sistem proporsional tertutup hanya memilih partai bukan caleg.
"Intinya, kalau semua memiliki kesadaran politik, praktik money politic itu bisa dihindarkan. Itu yang harus terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Sebab, berapa banyak pun uang yang dimiliki oleh caleg, jika masyarakat tidak mau, tetap saja tidak akan mampu membayar suara rakyat. Apalagi kesadaran itu didukung oleh perangkat pengawasan yang baik," kata Saleh.
Karena itu, Saleh memandang saat ini sistem proporsional terbuka merupakan yang paling tepat dilakukan. Terlebih kata dia mayoritas partai serta masyarakat mendukung.
"Mayoritas partai politik masih menginginkan sistem proporsionalitas terbuka. Begitu juga masyarakat banyak yang mengharapkan agar pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem yang sama dengan tiga kali pemilu sebelumnya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Parpol Perlu Kerja Masif Rekrut Caleg, Harus Rangkul yang Punya Kapasitas dan Popularitas
-
'Jika Tidak Tunduk, Siap-siap Dirumahsakitkan!' KPU Daerah Diduga Diancam demi Ubah Hasil Verifikasi Partai
-
'Tradisi Komunis!' Fahri Hamzah Kecam KPU, Tak Setuju Pemilu 2024 Hanya Coblos Parpol
-
Jokowi Bakal Copot Menteri Parpol: Tunggu Saja!
-
Heboh Ganjar Pakai Duit Baznas Buat Rumah Kader Partai, Sebenarnya Parpol Punya Dana Tidak Sih?
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Gubernur Jakarta Siapkan Jalur Bawah Tanah di Bundaran HI Buat Penjalan Kaki
-
Janji Pramono Anung di HUT ke-499 Jakarta: Banjir Masih Ada, Tapi Tidak Akan Separah Dulu
-
Pramono Ungkap Biang Kerok Kemacetan Jakarta, 8 Juta Orang Keluar-Masuk Setiap Hari
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno