Suara.com - Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara soal tudingan dari mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati yang menyebut Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memotong anggaran JakWiFi. Ia membantah Pemprov bersama DPRD sepakat memangkas anggaran layanan internet gratis itu.
Mujiyono menyebut biaya untuk mengoperasikan JakWiFi masih tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.
"Anggaran belanja rutin untuk program JakWIFI di APBD tahun 2023 ada. Itu tetap jalan," ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Selain lewat APBD, pembiayaan sebagian dari 10 ribu titik Jak WiFi juga disebut Mujiyono dibiayai perusahaan swasta dengan skema pembiayaan corporate social responsibility (CSR).
Untuk titik JakWiFi yang dibiayai Pemprov disebutnya memang ada pemangkasan alokasi anggaran. Namun, hal ini hanya membuat operasional seluruh layanan JakWiFi dipastikan berjalan selama tujuh bulan.
Sementara untuk tiga bulan sisanya akan dianggarkan lagi lewat APBD Perubahan. Pemangkasan ini dilakukan karena adanya defisit dalam penyusunan APBD 2023.
"Anggaran JakWIFI tahun 2023 ada untuk operasional 7 bulan. Dalam 7 bulan ke depan (layanan JakWIFI normal). Begitu nanti di APBD perubahan, di Juni atau Juli, masuk lagi anggarannya untuk sisa 5 bulan berikutnya," ucap Mujiyono.
Karena itu, ia memastikan semua layanan JakWiFi akan berjalan selama 1 tahun ini. Untuk titik JakWiFi yang dibiayai CSR juga seharusnya tak ada masalah.
"Itu tanggung jawab perusahaan. Tapi, mungkin kalau ada (jaringan internet JakWIFI) yang lemot, mungkin kondisi (keuangan) perusahaan itu sedang kurang bagus, belum membayar biaya bulanannya," pungkasnya.
Baca Juga: 600 PJLP Tak Lagi Dipekerjakan karena Aturan Heru, DLH DKI: Bisa Digantikan Keluarganya
Sebelumnya, mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Tatak Ujiyati menyebut Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mematikan layanan jaringan internet gratis atau JakWiFi di sejumlah lokasi. Program ini dibuat di era eks Gubernur Anies Baswedan.
Hal ini disampaikan Tatak lewat akun media sosial Twitter miliknya, @tatakujiyati. Tatak membagikan gambar yang menunjukan narasi masyarakat diminta membeli kuota internet karena layanan JakWiFi sudah diputus.
"Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," ujar Tatak dalam cuitannya, Senin (2/12/2022).
Tatak menduga pemutusan JakWiFi ini dilakukan karena ketidaksukaan terhadap Anies selaku pembuat program ini. Ia pun menyayangkannya karena JakWiFi disebutnya bermanfaat bagi masyarakat.
"Okelah jika tidak suka Anies Baswedan. Tapi, mbok, ya jangan merugikan warga Jakarta, terutama yang miskin," tuturnya.
Ia pun menyebut peniadaan program ini karena Pemprov DKI dan DPRD DKI setelah Anies lengser memotong anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Berita Terkait
-
600 PJLP Tak Lagi Dipekerjakan karena Aturan Heru, DLH DKI: Bisa Digantikan Keluarganya
-
Proyek Pengelolaan Sampah Bantargebang Era Anies Segera Beroperasi, Heru Budi Ingatkan Soal Keamanan
-
Sudah 98 Persen, Proyek Pengolahan Sampah yang Dibuat Era Anies Akan Beroperasi Akhir Januari
-
Pesisir Jakarta Berpotensi Banjir Rob Tanggal 3-10 Januari, Heru Budi: Semoga Tak Terjadi
-
'Biar Publik yang Menilai' Anies Baswedan Santai Tanggapi Gelagat Penghapusan Jejaknya Sebagai Mantan Gubernur DKI
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
-
Tsunami Terjadi di Halmahera Barat dan Bitung, Begini Ketinggiannya
Terkini
-
Dua Pemotor Jadi Korban Ledakan SPBE Cimuning, Motor Tiba-tiba Mogok di Lokasi
-
Inggris Bergerak, 35 Negara Bahas Pembukaan Selat Hormuz Usai Konflik Iran
-
Setelah Karni Ilyas, Kini Giliran Aiman Witjaksono Dipanggil Polisi Soal Ijazah Palsu Jokowi
-
Indonesia WFA, Korea Selatan Pakai Cara Ini Bikin Karyawan Hemat BBM Meski Kerja Full WFO
-
Diplomasi Unik Prabowo di Korea: Hadiah Keris hingga Baju Anjing untuk Presiden Lee Jae Myung
-
Dewan Keamanan PBB Kutuk Keras Insiden yang Menewaskan Tiga Prajurit TNI di Lebanon
-
Ngaku 'Allah Kedua' dan Ancaman Hamil Gaib, Dukun Cabul di Magetan Diringkus Polisi
-
Nuklir Iran Jadi Incaran Trump Lewat Operasi Militer Rahasia Pentagon
-
WALHI Temukan 1.351 Titik Api Karhutla Terdeteksi di Konsesi Perusahaan: Mengapa Terjadi?
-
BMKG Akhiri Peringatan Tsunami Pascagempa Maluku Utara, Ini Data Dampak dan Susulannya