Suara.com - Wali Kota Medan Bobby Nasution membuat gebrakan yang menuai kontroversi. Sebab Bobby menegaskan Kota Medan anti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
"Medan itu multietnis dengan agama yang berbeda, itu juga yang menjadi salah satu faktor gaya bahasa anak medan unik, namun tidak ada satupun etnis dan agama yang memperbolehkan memiliki pasangan sesama jenis. Untuk itu Medan anti LGBT," tutur Bobby di Twitter-nya, @bobbynasution_, dikutip pada Selasa (3/1/2023).
Kebijakan inilah yang mendapat beragam respons publik. Beberapa menyepakati dan mengapresiasinya, meski tidak sedikit juga yang mengecam karena dianggap diskriminatif.
Namun siapa menyangka kebijakan tersebut justru membuat nama eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali terseret.
Hal inilah yang terlihat di cuitan pegiat media sosial Jhon Sitorus. Pemilik akun Twitter @Miduk17 itu membandingkan kebijakan anti LGBT yang tegas ala Bobby dengan sepak terjang Anies selama menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Menurutnya, Anies yang bahkan secara sengaja disebutnya dengan nama "Yohannes", mengizinkan LGBT saat Citayam Fashion Week (CFW) sedang sangat viral.
"Dulu gubernur Yohannes memperbolehkan LGBT EKSIS di Jakarta. Mereka dengan BANGGANYA LALU LALANG di jalanan saat Citayem Fashion Week lagi viral-viralnya," tulis Jhon.
Dia terlihat mengunggah tangkapan layar pemberitaan tentang Bobby Nasution mengumumkan Kota Medan anti LGBT. Kebijakan ini dipuji setinggi langit oleh Jhon.
"Terimakasih bang @bobbynasution_ bertindak TEGAS, Medan bukan bagian dari LGBT. Modern boleh, tapi mengakomodir LGBT jangan," tutur Jhon lebih lanjut.
Baca Juga: Disentil Komnas HAM, Pro Kontra Bobby Nasution Sebut Medan Anti LGBT
Tentu cuitan apresiasi untuk Bobby yang turut menyeret Anies ini memicu beragam komentar publik. Hal ini juga membuat banjir Semarang dan Ganjar Pranowo disebutkan juga di kolom komentar, mengingat Jhon merupakan loyalis Gubernur Jawa Tengah tersebut.
"Semarang banjir jon, jangan ngomong kemana-mana dulu," kritik warganet.
"Ahh Si YohAnies sih apa aja di bolehin asal mau dukung dia .. makanya Kadrun pada ngelunjak di Jakarta .." imbuh warganet lain.
Berita Terkait
-
Bobby Nasution Blak-blakan Anti LGBT Usai Lihat Pria Gandengan, Masuk Homophobic Enggak Sih?
-
Bobby Nasution Nyatakan Medan Anti LGBT, Apa Sih Itu?
-
'Beda Kelas' Ganjar dan Anies Ternyata Sama-sama Pernah Pakai Dana Baznas Buat Bantu Warga
-
'Ini Kampanye Gratis, Terima Kasih', Santainya Anies Baswedan Diklaim Biang Kerok Polarisasi
-
Dilarang Kecewa! Bukan Stop IKN, Anies Baswedan Ternyata Bakal Lakukan Perubahan Ini di 2024
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil