Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan bersama para anak buahnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023). Pertemuan ini bertujuan membahas soal perencanaan pembangunan tanggul raksasa di pesisir Jakarta dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga sudah pernah menyinggung soal pembangunan tanggul laut ini, khususnya pengerjaan Giant Sea Wall. Rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
"Rapim hari ini membahas mengenai tahap NCICD, perencanaan tata ruang dengan Bappeda," ujar Heru di Balai DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Dalam rapim tersebut, jajaran Dinas Sumber Daya Air DKI, Bappeda DKI, dan para Asisten Sekda DKI menjelaskan kepada Heru soal rencana pengerjaan NCICD.
Berdasarkan penjelasan anak buahnya, Heru akan mengambil kebijakan untuk mempercepat proyek NCICD. Selanjutnya ia akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengesekusi.
"Saya ingin lihat konsepnya. Nanti, abis itu lapor ke Bappenas," tuturnya.
Diketahui, NCICD merupakan proyek tembok pengendalian terpadu beserta penampungan air yang dibangun dengan tujuan mengurangi dampak banjir di Jakarta.
Dalam NCICD, terdapat proyek Giant Sea Wall yang merupakan pengerjaan fase B dan fase C. Tembok ini akan menjadi tanggul laut luar, reklamasi laut, hingga jalan tol dari Tangerang dan Bekasi.
Sementara, NCICD fase A sudah mulai dikerjakan dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Proyek ini akan dikerjakan bersama antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca Juga: Gerindra: Kami Tidak Ingin Campuri Urusan Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi yang Tahu
Tag
Berita Terkait
-
Gerindra: Kami Tidak Ingin Campuri Urusan Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi yang Tahu
-
Jokowi ke Pasar Tanpa Masker, Bagaimana Aturan Wajib Masker Usai PPKM Dicabut?
-
Disentil Komnas HAM, Pro Kontra Bobby Nasution Sebut Medan Anti LGBT
-
CEK FAKTA: Fahri Hamzah Dijemput Paksa Gegara Samakan Jokowi dengan Komunis, Benarkah?
Terpopuler
- Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- Promo Alfamart 14-18 Maret 2026: Diskon Sirop dan Wafer Mulai Rp8 Ribuan Jelang Lebaran
- Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
Pilihan
-
AFC Resmi Coret Timnas Malaysia, Vietnam Lolos ke Piala Asia 2027
-
Iran Tolak Main di AS! Minta FIFA Pindahkan Laga Piala Dunia 2026 ke Meksiko
-
Arus Mudik H-4 Idulfitri, 100 Ribu Orang Sudah Berangkat dari Stasiun Gambir
-
Pertama di Dunia! Malaysia Robek-robek Perjanjian Dagang dengan AS, Indonesia?
-
Analisis Militer: Iran Pakai Strategi 'Vietnam Kedua' yang Bikin AS Putus Asa
Terkini
-
WN India Berkali-kali Lecehkan Pramugari dalam Pesawat Singapore Airlines
-
Indonesia Uji Model Data Karbon Global, Jawab Krisis Transparansi Pasar
-
Sudah Jadi Tahanan KPK, Eks Stafsus Masih Bela Gus Yaqut di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
DPR Setuju Efisiensi Anggaran: Tapi Tak Hanya Gaji Pejabat yang Dipangkas
-
Belum Ada Keputusan Pemangkasan, Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran MBG Aman
-
Mensesneg Tegaskan Perintah Prabowo Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus
-
Temani Perjalanan Mudik, Badan Bahasa Bagikan 24 Ribu Buku Gratis di Terminal Kampung Rambutan
-
Kemensetneg Imbau Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran Secara Berlebihan
-
MK Ketok Palu Soal Pensiun Pejabat, DPR RI Siap Ambil Langkah Revisi
-
Kemenhub Jelaskan Penyebab Tiket Pesawat Mahal Jelang Lebaran 2026