Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan bersama para anak buahnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023). Pertemuan ini bertujuan membahas soal perencanaan pembangunan tanggul raksasa di pesisir Jakarta dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga sudah pernah menyinggung soal pembangunan tanggul laut ini, khususnya pengerjaan Giant Sea Wall. Rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.
"Rapim hari ini membahas mengenai tahap NCICD, perencanaan tata ruang dengan Bappeda," ujar Heru di Balai DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Dalam rapim tersebut, jajaran Dinas Sumber Daya Air DKI, Bappeda DKI, dan para Asisten Sekda DKI menjelaskan kepada Heru soal rencana pengerjaan NCICD.
Berdasarkan penjelasan anak buahnya, Heru akan mengambil kebijakan untuk mempercepat proyek NCICD. Selanjutnya ia akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengesekusi.
"Saya ingin lihat konsepnya. Nanti, abis itu lapor ke Bappenas," tuturnya.
Diketahui, NCICD merupakan proyek tembok pengendalian terpadu beserta penampungan air yang dibangun dengan tujuan mengurangi dampak banjir di Jakarta.
Dalam NCICD, terdapat proyek Giant Sea Wall yang merupakan pengerjaan fase B dan fase C. Tembok ini akan menjadi tanggul laut luar, reklamasi laut, hingga jalan tol dari Tangerang dan Bekasi.
Sementara, NCICD fase A sudah mulai dikerjakan dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Proyek ini akan dikerjakan bersama antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca Juga: Gerindra: Kami Tidak Ingin Campuri Urusan Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi yang Tahu
Tag
Berita Terkait
-
Gerindra: Kami Tidak Ingin Campuri Urusan Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi yang Tahu
-
Jokowi ke Pasar Tanpa Masker, Bagaimana Aturan Wajib Masker Usai PPKM Dicabut?
-
Disentil Komnas HAM, Pro Kontra Bobby Nasution Sebut Medan Anti LGBT
-
CEK FAKTA: Fahri Hamzah Dijemput Paksa Gegara Samakan Jokowi dengan Komunis, Benarkah?
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Menag Yaqut: Saya Tidak Pernah Perintahkan Korupsi!
Terkini
-
KPK Bongkar Alur Jual Beli Kuota Haji Khusus: Siapa 'Main' di Balik 20.000 Kuota Tambahan?
-
Wakasatgas PRR Pascabencana Dorong Akselerasi Pembangunan Huntara Tiga Kabupaten di Sumatera Utara
-
Usut Kasus Bupati Sudewo, KPK Bakal Telusuri Dugaan Pemerasan Calon Perangkat Desa di Wilayah Lain
-
Ketika Korban Kekerasan Seksual Memilih Diam dan Tak Melapor, Sejauh Mana Negara Berpihak?
-
Polisi Tangkap 10 Remaja Pelaku Tawuran Maut di Jakarta Barat, Korban Tewas Bacok
-
Investigasi Ungkap 'State Capture Corruption' Industri Rokok, Eks Pejabat Jadi Komisaris
-
Kemenkes dan Polri Peringatkan Bahaya Whip Pink atau Gas N2O: Bisa Sebabkan Kematian
-
Musim Hujan Makin Panjang, IDAI Ingatkan Orang Tua Jangan Paksa Anak Sakit ke Sekolah
-
Nama Jokowi Diseret dalam Kasus Kuota Haji Gus Yaqut, PSI Kasih Pembelaan
-
Dasco Ungkap Alasan Gerindra Belum Putuskan Ambang Batas Parlemen: Ini Soal Partisipasi Rakyat