Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat diisukan hengkang dari Koalisi Perubahan yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Isu ini semakin kencang berembus ketika Presiden Joko Widodo dikabarkan akan me-reshuffle kabinet. Beredar kabar menteri Partai NasDem akan dikeluarkan dari kabinet dan digantikan oleh partai-partai di luar koalisi, termasuk PKS atau Demokrat.
Namun benarkah PKS maupun Demokrat akan bergabung dengan pemerintahan? Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, memberikan sedikit bocoran mengenai hal ini.
Namun seperti bisa diduga, jawaban dari Faldo juga sangat diplomatis. Hal ini seperti yang disampaikannya di program Kasih Paham! di kanal YouTube Asumsi.
"Kadang-kadang gitu juga, kenapa iya (ditarik ke pemerintahan) dan kenapa enggak (bergabung di pemerintahan)?" ujar Faldo di hadapan Pangeran Siahaan dan Direktur Cyrus Network, Hasan Nasbi, dikutip pada Rabu (4/1/2023).
Jawaban yang sama kembali disampaikan Faldo di segmen berbeda. Bahkan kali ini Pangeran Siahaan malah lebih lugas mempertanyakan siapa di antara PKS dan Demokrat yang akan masuk ke kabinet.
"Semua bisa cocoklogi lah, kalau kita breakdown lagi. Oh dia dulu sempat jadi menteri ini, ini, ini. Tapi lagi-lagi, bahwa, dukungan politik, tunggu saja kata Presiden, ya kita tinggal tunggu saja," ungkapnya.
Faldo hanya menegaskan bahwa siapapun yang nanti akan masuk ke kabinet adalah sosok yang mampu berkontribusi mempertahankan atau bahkan meningkatkan tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan.
"Yang pasti kali ini kita berharap, di sisa-sisa waktu, kita bisa perform, deliver. Pembukaan tahun politik saja sudah begini, kemungkinan akan banyak tantangan," kata Faldo.
Baca Juga: Akun Youtube PKS TV Diretas, Rubah Nama Jadi Tesla Inc, Unggah Video Elon Musk dan Promosi Kripto
"Harapan kita kepuasan tetap bisa bertahan bagus. Jadi husnul khotimah nih pemerintahan kali ini, selesainya baik-baik," sambungnya.
Hadir di forum yang sama, Hasan Nasbi juga meyakini PKS maupun Demokrat tidak akan menolak bila ditawari jabatan tertentu di kabinet. Sebab menurutnya kekuasaan, walau cuma dicicipi sebentar, tidak akan mungkin ditolak.
"Seberapa efektif kekuasaan itu? Walaupun cuma satu bulan, pasti diambil orang, karena ada kewenangan di sana," tegas Hasan.
Hasan menilai kesempatan sesedikit apapun dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan figur tersebut maupun partainya demi kepentingan ke depan. Namun ketika ditanya siapa yang lebih berpotensi masuk ke kabinet, seperti inilah jawaban Hasan.
"Sama besarnya," tutur Hasan. "(Tapi) bisa jadi reshuffle (cuma) gertakan, supaya bisa duduk lagi dengan NasDem."
Tag
Berita Terkait
-
Akun YouTube PKS TV Kena Hack: Unggah Video Elon Musk dan Promosi Kripto
-
Isu Reshuffle Kabinet Tambah Panas, PDIP ke NasDem: Lebih Baik Mundur, Kan Sahabat Jokowi
-
Ogah Ikut Campur Urusan Reshuffle, Gerindra: Jangan Tanya-tanya Lagi
-
Demokrat dan PKS Diisukan 'Selingkuh' demi Kekuasaan, Anies Baswedan Ketawa: Lho Kan...
-
Jawaban Singkat Jokowi saat Ditanya Rencana Reshuffle Kabinet
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya
-
Lonceng Kematian Kelas Menengah? Riset Sebut Populasinya Sisa 16,9%, Satu Pekerjaan Tak Lagi Cukup
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Begal Gambir dan Ironi Residivisme: Ketika Jalanan Terasa Lebih 'Menerima' Daripada Dunia Kerja
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Segera Disidang