Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi menyorot sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap kurang kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan. Terutama pengawasan terhadap pemerintah.
Hal itu dimuat Formappi dalam rilis evaluasi kinerja DPR masa sidang II tahun sidang 2022-2023. Rilis tersebut diberi judul "DPR Konsisten jadi Mitra Setia Pemerintah".
"DPR belum fokus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, hal itu tampak pada beberapa rencana kegiatan pengawasan yang tidak ditemukan realisasinya," kata Peneliti Bidang Pengawasan Formappi Albert Purwa membacarakam rilis evaluasi secara daring, Jumat (6/1/2023).
Formappi mencatat rencana kegiatan pengawasan yang tidak terealisasi di antaranya penegakan hukum atas tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang, serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh.
"Dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia," ujar Albert.
Formappi lantas mengingatkan DPR untuk lebih kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah di sisa masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024.
"Mumpung masih ada sisa waktu masa jabatan, DPR harus lebih kritis dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah serta menindak lanjuti temuan-temuan BPK atas kerugian negara di kementerian maupun lembaga negara," kata Albert.
Tag
Berita Terkait
-
DPR Mengecam! Qoriah Bukan Biduan Dangdut yang Disawer Duit karena Goyang Dombret!
-
Soal Qoriah Nadia Hawasyi Disawer, DPR Murka: Baca Alquran Bukan Kayak Orang Goyang Dombret, Selipkan Uang Seenaknya!
-
Isu Pemakzulan Jokowi Karena Perppu Cipta Kerja Menguat, Begini Respons Pimpinan DPR dari Gerindra
-
Gerindra Yakin Partai di DPR Bisa Urun Pendapat ke MK, Sampaikan Tetap Proporsional Terbuka
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?