Suara.com - Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai NasDem sejak beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum secara resmi dimajukan sebagai calon presiden oleh Koalisi Perubahan.
Sehubung dengan hal tersebut, politisi NasDem Bestari Barus menyebut jika PKS, Demokrat, dan partainya masih menunggu PDI Perjuangan untuk mendeklarasikan siapa nama yang akan maju dalam Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, anak buah Megawati Soekarnoputri, Deddy Yevri Sitorus, menyebut jika partainya perlu berhati-hati ketika menentukan siapa kader yang akan maju dalam kontestasi.
Ia lantas mempertanyakan apa keuntungan yang didapat NasDem setelah mendeklarasikan Anies Baswedan.
"Sekarang saya mau tanya, untungnya Anies dimajuin kemarin apa," kata Deddy seperti dikutip Suara.com melalui tayangan kanal YouTube tvOneNews pada Rabu (11/1/2023).
Deddy juga menyebut jika bakal calon presiden dari NasDem memiliki pemikiran yang berubah-ubah. Misalnya, soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Deddy menilai jika Anies memiliki sikap yang plin-plan atas proyek yang digagas oleh Presiden Joko Widodo tersebut.
"Sampai sekarang gue nggak ngerti tuh pikirannya apa," ujar Deddy.
"Malah bolak-balik bolak-balik. Kadang katanya dukung IKN, kadang enggak. Iya kan. Kadang ini, pagi tempe besok sore, nggak jelas juga," sambungnya.
Pada kesempatan ini, Deddy menjelaskan jika partainya memiliki prosedur yang berbeda dalam memilih calon presiden yang akan maju dalam kontestasi, tidak seperti NasDem yang terkesan terburu-buru.
Baca Juga: Tegaskan Patuh Instruksi Megawati untuk Turun ke Rakyat, Ganjar: Itu Perintah Paling Jelas!
"Kita ini punya software yang berbeda. Jadi biar clear, kenapa. Kan tadi saya sudah bilang, ini kita memilih pemimpin kita sudah punya software, kita sudah tahu impian kita untuk Indonesia itu kayak apa, itu sudah ada," terangnya.
Berita Terkait
-
Tegaskan Patuh Instruksi Megawati untuk Turun ke Rakyat, Ganjar: Itu Perintah Paling Jelas!
-
Bakal Gelar Konsolidasi Akbar 1 Juni di GBK, Momentum Megawati Umumkan Capres?
-
Senang Megawati Tak Grasah-grusuh Umumkan Capres, Jokowi Singgung NasDem?
-
Megawati Akan Berulang Tahun: Saya Hanya Rayakan dengan Orang Dekat, yang Bukan Sahabat Gak Diundang
-
Dikerubungi Kader Banteng Saat Datangi HUT PDIP, Ganjar Tiba-tiba Diteriaki 'Presiden'
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Kekayaan Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo yang Mundur dari DPR RI hingga Minta Maaf!
-
Dasco: Pengunduran Diri Rahayu Saraswati Akan Diproses Via Mahkamah Partai
-
Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Bank: Tersangka Ajukan Diri Jadi JC, Siap Ungkap Keterlibatan TNI?
-
Kekecewaan Sri Mulyani Pasca-Penjarahan Rumah, Mahfud MD: 'Dia Nangis Disamakan dengan Sahroni'
-
Eks Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Divonis 7 Tahun Kasus Uang Palsu
-
Profil Annas Mustaqim, Calon Hakim Agung yang Kecam KPK Karena Ungkap Tersangka Korupsi
-
Diduga Pengeroyok Driver Ojol yang Tewas di Makassar Ditangkap
-
Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
-
Menteri PPPA Jenguk 13 Anak Demonstran di Cirebon, Tegaskan Keadilan Restoratif Wajib Diterapkan
-
Sebut Alasan Hukum Jadikan Nadiem Tersangka Terpenuhi, Mahfud: Dia Tak Mengerti Prosedur Birokrasi