Suara.com - Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur. Papua pun kini mengalami kekosongan pemimpin lantaran tak ada Gubernur dan Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur Papua diketahui meninggal dunia pada 21 Mei 2021 lalu. Klemen Tinal meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng Jakarta pada Jumat, pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
Sementara itu, Gubernur Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sejak September 2022, KPK telah berulang kali memanggil pria kelahiran 27 Juli 1967 tersebut.
KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pembangunan infrastruktur di provinsi Papua.
Temuan sementara KPK, Rijatono Lakka selaku Direktur PT TBP menyuap Lukas Enembe seniliai Rp 1 miliar. Hal itu untuk mendapatkan tiga proyek pembangunan di Papua senilai Rp 41 miliar.
Namun Lukas Enembe tak kunjung memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu dengan alasan sakit.
Setelah beragam drama, Lukas Enembe akhirnya ditangkap KPK dibantu Brimob dari Polda Papua saat sedang makan papeda, Selasa (10/1/2023) siang.
Hal ini membuat Papua mengalami kekosongan pemimpin lantaran ketiadaan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini masih belum mengumumkan langkah selanjutnya soal kekosongan jabatan tersebut.
Ragam Tudingan soal Pengisi Jabatan
Baca Juga: Strategi Penangkapan Lukas Enembe, Mahfud MD: Menghitung Nasi Bungkus yang Dipesan untuk Pembela
Setelah meninggalnya Wakil Gubernur Papua dan ditetapkannya Lukas Enembe sebagai tersangka, muncul isu nama-nama dari istana akan mengisi kekosongan kursi tersebut.
Pengacara Luaks Enembe, Stefanus Roy Rening, pernah blak-blakan menuding peran Kepala BIN Budi Gunawan dan Mendagri Tito Karnavian dalam politik Papua.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat hadir dalam acara ROSI yang videonya tayang di kanal YouTube Kompas TV yang dikutip Suara.com pada Senin (26/9/2022).
Roy memperlihatkan sebuah foto yang dia sebut terjadi pada tahun 2017. Kepala BIN Budi Gunawan meminta Lukas Enembe untuk berpasangan dengan Paulus Waterpaw.
Tindakan Budi Gunawan itu dinilai Roy sebagai pentuk politisasi. Menurut Roy, mereka juga meminta tanda tangan Lukas Enembe yang salah satunya supaya Paulus Waterpauw diterima sebagai Wakil Gubernur Papua.
Lalu, politisasi yang kedua adalah saat Mendagri Tito Karnavian bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember 2021 untuk lobi posisi.
Berita Terkait
-
Strategi Penangkapan Lukas Enembe, Mahfud MD: Menghitung Nasi Bungkus yang Dipesan untuk Pembela
-
Lukas Enembe Ditangkap KPK, Netizen Desak Nama Stadion Diganti ke Nama Semula
-
Beli Senpi di Filipina buat Dukung Kelompok OPM, Apa Hubungan Anton Gobay dengan Lukas Enembe?
-
Penangkapan Lukas Enembe Murni Urusan Hukum, Mahfud MD Ancam Pihak yang Mau Bikin Rusuh
-
Lemkapi Sebut Penangkapan Lukas Enembe Lancar Berkat Sinergi Polri-TNI-KPK: Patut Diacungi Jempol
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah