Suara.com - Gestur Presiden Joko Widodo saat menghadiri HUT PDIP dibaca oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, Jokowi terlihat tidak nyaman dalam momen tersebut.
"Sepertinya tidak nyaman," kata Mardani Ali Sera.
Politisi PKS ini menilai ada beberapa alasan yang membuat Jokowi tak nyaman dalam acara yang digelar di Jakarta Internastional Expo (JIExpo), Selasa (10/1/2023) tersebut.
Mardani menyebut, ketidaknyamanan Jokowi tampak ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato. Dalam sambutannya, Megawati memang beberapa kali menyentil Jokowi.
Megawati bahkan mengasihani Jokowi jika tidak bergabung PDIP.
"Lah iya padahal pak Jokowi kalau enggak ada PDIP kasihan dah," kata Megawati.
Dari pernyataan itu, Megawati dinilai sedang menunjukkan jasanya atas keberhasilan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Alasan kedua menurut Mardani adalah ketika Jokowi diperingatkan soal periode jabatannya yang cukup dua periode saja.
"Kedua, bisa jadi ada pesan dan maksud mengingatkan Pak Jokowi, apalagi ada pernyataan dua periode ya, cukup dua," jelas Mardani.
Megawati memang sempat mengutarakan soal periode jabatan Jokowi. Megawati mengenang bahwa Presiden Pertama Soekarno pernah dijadikan presiden seumur hidup namun malah dijadikan alasan untuk dilengserkan.
"Ketika Bung Karno dijadikan seumur hidup, no sekarang mendadak-mendadak terus dibuat salah, dilengserkan ini apa mau begitu terus? apa mau begitu uji coba enggak ada habisnya?" ungkap Megawati.
"Kalau sudah dua kali ya maaf ya dua kali aja, bukan Pak Jokowi enggak pintar, ngapain saya jadiin kalau enggak pintar," tuturnya.
"Kalau sudah dua kali ya maaf ya dua kali aja, bukan Pak Jokowi enggak pintar, ngapain saya jadiin kalau enggak pintar," tuturnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: 'Kebijakan Jokowi Makin Buruk' Mahfud MD Putuskan Mengundurkan Diri dari Kabinet, Benarkah?
-
Tak Ingin Ulangi Kesalahan, Panda Nababan Ogah Sebut Nama Capres 2024 dari PDIP
-
Megawati Banggakan Tasdi di Pidato, Warganet: Maksudnya Bupati Purbalingga yang Ditangkap KPK?
-
'Cuma Puji Diri Sendiri dan Meremehkan Orang Lain' Politikus Senior Prihatin Pidato Megawati di HUT PDIP
-
Nasibnya Masih 'Digantung' PDIP, Pengamat Yakin Ganjar Pranowo Tak Akan Tinggalkan Megawati Cs
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM
-
Pimpinan DPR Naik Mobil Komando Temui Massa, Janji Bebaskan 16 Mahasiswa Trisakti dan Bereskan BBM
-
Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun
-
Mahasiswa Trisakti Beri Peringatan Keras: Jangan Main-Main dengan Isu Perut Rakyat
-
Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum