Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai akan menimbulkan dampak negatif apabila Erick Thohir sebagai menteri BUMN sekaligus menjabat Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Salah satunya muncul konflik kepentingan.
Sebab, BUMN pada dasarnya menjalankan bisnis untuk negara. Sementara banyak kegiatan bisnis yang dilakukan PSSI dalam kegiatan sepak bola.
"Tentu saja ada konflik kepentingan ya. BUMN itu adalah, dalam tanda kutip perusahaan bisnis negara. Sementara PSSI adalah bisnis, salah satu bisnis besar dalam bidang olah raga," kata Feri saat dikonfirmasi, Minggu (15/1/2023).
Karena itu, potensi konflik kepentingan sangat memungkinkan terajdijika Erick merangkap jabatan. Apalagi, Erick juga pebisnis yang menggeluti bidang olahraga.
"Bukan tidak mungkin akan sangat besar konflik kepentingannya dan di isu tertentu harus dipahami, pak Erick itu adalah pebisnis olahraga juga," ujarnya.
"Tentu akan ada sangat besar ruang konflik kepentingannya. Conflict of interestnya sangat terlihat," sambungnya.
Selain itu, Feri menuturkan, seorang menteri harus mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Jika mengemban jabatan lain, maka Menteri yang bersangkutan tidak bisa fokus dalam melakukan pekerjaannya.
"Menjadi ketua PSSI sama saja dia tidak fokus dan serius untuk menjalankan tugas kementerian yang menjadi tanggung jawabnya," ujar Feri.
Disarankan Mundur Jadi Menteri BUMN
Karena itu, kata Feri, jika Erick ingin fokus menjadi Ketua Umum PSSI, maka lebih baik mengundurkan diri. Tujuannya agar Kementerian BUMN bisa tetap berjalan dengan baik dan terganggu Erick yang mengurus persiapan menjadi Ketua PSSI atau setelah terpilih nanti.
"Dia harus tertib untuk kemudian berpikir berhenti dari jabatannya yang ada saat ini, agar kemudian kementerian bisa berjalan baik, tidak rangkap jabatan," ucapnya.
Kendati demikian, Feri mengakui memang tidak ada aturan yang melarang Menteri rangkap jabatan dalam badan organisasi lain. Namun, ia menyebut hal ini merupakan pelanggaran etika yang seharusnya dipatuhi pejabat negara.
"Ini di titik tertentu panggilan etika ya, patut tidak patut seorang menteri BUMN mencalonkan diri sebagai ketua pssi. Oleh karena itu ini sebuah pelanggaran etis yg luar biasa," katanya.
"Belum lagi soal profesionalitas seorang menteri di bawah kabinet Presiden Joko Widodo," tambahnya memungkasi.
Sebagai informasi, Erick Thohir memastikan diri maju sebagai calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Ia mendafarkan diri ke ke Kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
Terkini
-
Pramono Anung Tantang Gen Z Jakarta Atasi Macet dan Sampah, Hadiahnya Jalan-Jalan ke New York
-
Neraka 'Online Scam' ASEAN, Kemiskinan Jadi Umpan Ribuan WNI Jadi Korban TPPO
-
KPK Rampungkan Penyidikan, Noel Ebenezer Cs Segera Diadili Kasus Pemerasan K3
-
Prabowo Pastikan Hunian Tetap Dibangun, Korban Bencana Sumatra Dapat Huntara Lebih Dulu
-
Tragis! Tergelincir di Tikungan, Pemotor Tewas Seketika Disambar Bus Mini Transjakarta
-
Wafat di Pesawat Usai Tolak Tambang Emas, Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong Kembali Bergema
-
PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Lewat EVenture Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar