Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal berkunjung ke daerah yang pernah terjadi pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu, pemerintah juga bakal mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang berada di luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Mahfud usai melakukan rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2023).
"Mungkin dalam waktu dekat presiden akan berkunjung ke Aceh, Talangsari," kata Mahfud saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin.
"Di luar negeri kami akan mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu karena mereka banyak sekali terutama di Eropa timur," terangnya.
Itu dilakukan pemerintah sebagai bentuk pemberian jaminan kalau mereka juga memiliki hak yang sama sebagai WNI. Rencananya mereka akan dikumpulkan di satu tempat.
Kata Mahfud, Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk mengurus korban pelangggaran HAM berat masa lalu di luar negeri.
"Pak Menkumham bersama ibu Menlu (Retno Marsudi) dan saya ditugaskan untuk menyiapkan hal itu sehingga nanti pesannya jgua ada di luar negeri dan tim ini tidak main-main," ucapnya.
Keputusan tersebut berangkat dari pernyataan Jokowi yang membenarkan adanya 12 tragedi pelanggaran HAM berat masa lalu terjadi di Indonesia. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengeluarkan instruksi presiden khusus yang isinya ialah perintah untuk 17 kementerian serta lembaga pemerintah untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi dari tim Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.
Baca Juga: Disentil Soal Pemecatan Warganet yang Senggol Jokowi, Gibran Rakabuming: Aku Meneh Sing Disalahke
Berita Terkait
-
Dinobatkan Jadi Politisi Muda Tervokal, Gibran Rakabuming: Hoax, Lembaga Survei Dibayar
-
Mahfud MD Bicara Soal Pengakuan 12 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
-
Disentil Soal Pemecatan Warganet yang Senggol Jokowi, Gibran Rakabuming: Aku Meneh Sing Disalahke
-
Pro dan Kontra Pengakuan Presiden soal Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Gimmick Belaka?
-
Pengakuan dan Penyesalan Jokowi Atas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berarti Tanpa Tindak Lanjut yang Konkret
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
-
Kekayaan dan Gaji Endipat Wijaya, Anggota DPR Nyinyir Donasi Warga untuk Sumatra
Terkini
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk
-
Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!
-
Jadi Saksi Kasus Suap RSUD, Bupati Kolaka Timur Dipindahkan KPK ke Rutan Kendari
-
Gus Ipul Dukung Langkah Tegas Gubernur Aceh Larang Jual Mahal Sembako Pasca-Bencana
-
PBNU Memanas: Yahya Cholil Staquf Tegaskan Pleno Penetapan Pj Ketua Umum Tidak Sah
-
Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Polisi Periksa Karyawan hingga Manajemen Perusahaan
-
IKAL Lemhannas Kirim Bantuan ke Daerah Terisolir Akibat Banjir Sumatra
-
Menteri Pigai: Pembangunan Nasional Tak Cuma Ekonomi, Harus Berbasis HAM
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Telan 22 Nyawa, Kemensos Bergerak Cepat Lakukan Asesmen Korban