Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memberikan perhatian penuh pada penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Jokowi juga telah meminta Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Mahfud mengatakan kalau Jokowi meminta Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM.
"Presiden akan tetap memberikan perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM karena penyelesaian yudisial itu adalah jalur sendiri," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menerangkan kalau pihaknya akan lebih fokus untuk perbaikan prosedur penyelidikan serta standar penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut bakal menjadi fokus karena selama ini berkas-berkas penyelidikan kerap terhenti di Kejaksaan Agung.
"Komnas HAM periode 2022-2027 ingin berangkat dari upaya mencari standar penyelidikan dan penyidikan yang disepakati oleh kedua lembaga ini dan kami meminta kepada pak presiden untuk mendukung Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi dengan lebih baik dalam soal penyelidikan dan penyidikan," terangnya.
Atnike mengaku kalau pihak Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung baru melakukan satu kali pertemuan untuk membahas soal pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia berharap ada pertemuan selanjutnya terutama untuk membahas perihal prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan kedua lembaga.
"Mudah-mudahan ke depan kami bisa bertemu untuk membicarakan hal yang lebih teknis dan terkait prosedur-prosedur yang perlu diperkuat."
Berita Terkait
-
Ketua Komnas HAM Sebut Ada 6.000 Berkas Korban Pelanggaran HAM Berat Sudah Terverifikasi
-
Heboh! Cak Nun Sebut Indonesia Dipimpin Fir'aun, Qorun, dan Hamman. Siapa Saja Sosok Yang Dimaksud?
-
Memang Tampil Beda! 'Ketua dari Medan' Nahyan Kemarin Bawa Pedang, Sekarang Main Sapu
-
Jokowi Berikan Lampu Hijau Erick Thohir Maju Jadi Calon Ketum PSSI
-
Jokowi Tanya Perkembangan Perdagangan Karbon, Begini Kata Bos Pasar Modal RI
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi