Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluapkan kekesalannya ketika mengungkap masalah investasi di Indonesia. Salah satu masalah yang menurutnya paling tidak penting ialah soal tata ruang dan pemberian nama.
Di depan seluruh kepala daerah, Jokowi mengungkapkan kalau investasi itu menjadi rebutan bagi semua negara. Menurutnya, investasi dan ekspor menjadi kunci di tengah situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini.
"Kita semuanya harus tahu mengenai ini sehingga terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya," ungkap Jokowi saat berpidato dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia di SICC, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Jokowi lantas menekankan kepada kepala daerah untuk hati-hati karena masih ada masalah yang harus teratasi supaya tidak menghambat investasi. Masalah pertama yang mesti dihadapi ialah mengenai tata ruang.
"Menjadi problem besar investasi kita," ucapnya.
Tata ruang kini dinamai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurut Jokowi separuh daerah belum menyelesaikan KKPR-nya.
Sehingga, ia meminta agar pemerintah daerah (pemda) yang merasa untuk segera menyelesaikannya.
"Ini menjadi problem bagi separuh daerah, separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini," terangnya.
Kemudian, masalah kedua ialah soal perizinan. Dulunya sering disebut dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun kini istilah itu diganti menjadi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
Baca Juga: Mas Wali Kena Sindir Warganet Usai Oknum Penghina Jokowi Dipecat, Gibran: Aku Lagi yang Disalahin
Kepala Negara menyoroti penggunaan istilah yang kerap gonta-ganti.
"Kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG, persetujuan bangunan gedung. Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita," terangnya.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, penggunaan istilah itu cukup dengan dua kata saja.
"Nama itu dua kata itu cukup lah. Izin gedung, sudah," ucap Jokowi disambut tawa para hadirin.
"Dulu IMB izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Haduh. Izin gedung gitu aja udah rampung, yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepet gitu," terangnya.
Kata Jokowi, dua hal tersebut masih menjadi masalah besar Indonesia untuk urusan investasi. Ia kembali meminta kepala daerah untuk segera menyelesaikannya.
Berita Terkait
-
Hingga Desember 2022, Bahana TCW Catatkan Dana Kelolaan Sebesar Rp 39,21 Triliun
-
Mensesneg Klaim Tak Ada Reshuffle Kabinet di Januari 2023: Kalau Februari Nggak Tahu
-
Sudahi Ribut Ganjar vs Anies, Zulfan Lindan Usul Megawati-Jokowi Maju Pilpres 2024: Kan Mantap!
-
Cak Nun Sebut Jokowi Bak Firaun, Luhut Binsar Panjaitan Bak Haman
-
Heboh! Berkelakuan Buruk di Medsos hingga Ingin Nimpuk Presiden Jokowi, Karyawan UNIBI Dipecat
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!