Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PKB, Luqman Hakim, menilai, bahwa pernyataan Muhammad Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun yang terkait ceramah di Kajian Maiyah, blak-blakan menyebut Jokowi seperti Firaun tak perlu dipersoalkan lebih jauh atau sampai dipolisikan.
"Saran saya, kepada pihak-pihak yang berencana melaporkan Cak Nun ke Polisi, diurungkan saja," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).
Ia mengatakan, Cak Nun dengan segala kritik-kritiknya tak perlu disikapi secara berlebihan. Justru hal tersebut dianggap sebagai bagian dari membangun bangsa.
"Kehadiran Cak Nun dengan kritik-kritiknya yang tajam adalah kekayaan bagi proses bangsa ini membangun kematangan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, jika ada pihak yang berencana mempolisikan Cak Nun karena pernyataannya, dianggap tidak memahami esensi.
"Menurut saya, mempolisikan Cak Nun berarti tidak memahami esensi kebudayaan sebagai jalan memperbaiki peradaban," pungkasnya.
Ceramah Cak Nun
Sebelumnya, kekinian, Muhammad Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun sedang menjadi sorotan publik. Hal ini karena ceramahnya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.
Pada saat memberikan ceramah di Kajian Maiyah, Cak Nun blak-blakan menyebut Jokowi seperti Firaun. Budayawan ini juga membandingkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bak Haman.
Baca Juga: Persoalkan Kinerja Puan, Loyalis Ganjar Langsung Diskakmat: Emang Karya 'Si Rambut Putih' Apa?
Bukan hanya menyinggung Jokowi dan Luhut, Cak Nun juga mengungkapkan jika Indonesia juga telah dikuasi oleh Qorun, yakni pengusaha Anthony Salim.
"Karena Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi. Qorun yang namanya Anthony Salim dan 10 Naga. Terus Haman yang namanya Luhut," ucap Cak Nun seperti dikutip melalui unggahan akun Twitter @GunRomli pada Senin (16/1/2023).
Dalam ceramahnya, Cak Nun juga menerangkan jika seluruh sistem di pemerintahan telah diambil alih oleh Jokowi dan Luhut.
"Negara kita sesempurna dicekel [dipegang] oleh Firaun, Haman, dan Qorun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun," ujar Cak Nun.
Berita Terkait
-
Persoalkan Kinerja Puan, Loyalis Ganjar Langsung Diskakmat: Emang Karya 'Si Rambut Putih' Apa?
-
Kades Minta Revisi UU Desa, DPR Tunggu Sikap Pemerintah: Kalau Sudah Klop Ini Bisa Jalan
-
Saran Petinggi Gerindra Ke Cak Imin Usai Diberi Mandat Maju Pilpres Oleh Ijtima Ulama Nusantara: Sampaikan Ke Prabowo!
-
Rembuk Capres-cawapres, Sekjen Gerindra Minta Cak Imin Sampaikan Langsung Hasil Ijtima Ulama Nusantara ke Prabowo
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri