Drama Koalisi Perubahan: Peran 'Playing Victim' SBY sampai Taktik Surya Paloh Dibongkar

Suara.com - Keputusan Partai NasDem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024 telah memicu kegaduhan antar partai. Tepatnya antara Partai NasDem dengan partai politik yang ingin bersatu di Koalisi Perubahan, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Situasi gaduh itu mencuat setelah NasDem, Demokrat dan PKS hingga kini masih belum menggelar deklarasi bersama untuk mendukung Anies sebagai capres di Pemilu 2024. Sebaliknya, ketiga partai itu justru terlibat dalam aksi saling sindir dan ancam melalui media.

Pernyataan tegas di tengah aksi sindir menyindir dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ia menandaskan Koalisi Perubahan bakal bubar jika ada pihak yang memaksakan diri untuk menjadi cawapres pendamping Anies.

Wanti-wanti itu rupanya ditanggapi langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menyatakan dirinya tidak berniat memaksakan diri ataupun dipaksa untuk menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024.

Sementara itu, PKS melalui jubir, Muhammad Kholid menyampaikan bahwa pihaknya enggan terburu-buru memberikan deklarasi bersama parpol koalisi pro Anies. Kendati demikian, PKS tetap ikut menyodorkan nama Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahamd Heryawan alias Aher untuk dijadikan sebagai cawapres Anies.

Di sisi lain, Partai Nasdem turut memberikan sindiran yang dinilai ditujukan ke AHY, di mana partai yang dipimpin Surya Paloh itu ingin cawapres pendamping Anies adalah sosok yang sudah berpengalaman di pemerintahan. Selain itu, NasDem juga berharap tokoh itu mampu mendongkrak elektabilitas di luar basis pendukung Anies.

Skandal saling sindir yang dilakukan parpol Koalisi Perubahan itu pun mendapatkan sorotan dari Kongres Rakyat Nasional (Kornas). Melalui keterangan resminya, Kornas mengungkap pandangan serta perat dari elit parpol Koalisi Perubahan.

Menurut Kornas, tokoh-tokoh politik orde baru seperti Surya Paloh, Jusuf Kalla (JK) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sebagai aktor intelektual di balik Koalisi Perubahan. Kornas menilai bahwa kegaduhan tersebut justru sengaja dipublikasikan sebagai siasat menarik perhatian publik.

Sosok Surya Paloh sendiri dipandang sebagai elite NasDem yang berpengalaman dalam memainkan isu, khususnya demi menarik perhatian media sehingga bisa menjadi bahan berita. Apalagi, Paloh diketahui menjadi pemilik salah satu media televisi di Indonesia.

Baca Juga: Partai Demokrat Jabar Siap Dukung Anies Baswedan asal AHY Jadi Cawapres, PKS Malah Restui Sosok Ini

Sementara dari Demokrat, SBY dinilai memiliki peran penting. Yang dimaksud Kornas adalah peran strategi 'playing victim', di mana strategi itu dinilai berhasil mengantarkannya menjadi presiden Republik Indonesia selama dua periode beruntun.

Selain Paloh dan SBY, peran JK juga turut disinggung di tengah drama Koalisi Perubahan. Kornas menilai JK memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi ke berbagai lapisan masyarakat dan lintas wilayah.

Terlepas dari itu semua, Kornas menyampaikan pesan mengenai pentingnya menyambut Pemilu 2024 dengan sukacita.

"Pemilu 2024 hendaklah menjadi pesta demokrasi seperti sering diperbincangkan. Maka sebagai pesta, Pemilu sejatinya menghadirkan sukacita, kegembiraan," pesan Presidium Kornas, Sutrisno Pangaribuan seperti dikutip dalam media rilis, Senin (23/1/2023).

Kornas juga mengingatkan semua tokoh dan partai politik, serta masyarakat untuk selalu melawan praktik kotor pesta demokrasi.

"Semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi sejatinya mengindari praktik-praktik kotor yang dapat mengganggu sukacita dan kegembiraan seluruh rakyat," kata Sutrisno.

"Jika ada pihak-pihak yang secara sadar dan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi sukacita dan kegembiraan pesta demokrasi, maka seluruh rakyat akan bersatu melawannya," tandasnya.

Disclaimer:

Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.