Suara.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut ada tiga hal memberatkan bagi mantan Korspri Kadiv Propam Chuck Putranto yang dituntut 2 tahun penjara yakni turut serta dalam mengambil dan menyimpan DVR CCTV kompleks Ferdy Sambo.
Yang pertama, jaksa menilai Chuck menyadari jika perbuatannya mengambil dan menyimpan DVR CCTV kompleks Sambo tanpa surat perintah resmi.
"Berdasarkan atas perintah yang tidak sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan," kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang replik kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, Jumat (27/1/2023).
Kedua, jaksa menyebut Chuck sebagai seorang perwira polisi yang seharusnya memahami tindakan tersebut merupakan pelanggaran. Bukannya mencegah, Chuck justru ikut-ikutan mengambil dan menyimpan DVR CCTV tersebut.
"Bukan malah turut serta dalam melakukan tindakan mengganti dan menyimpan DVR CCTV tersebut.
Kemudian, jaksa juga menilai tindakan Chuck menyerahkan DVR CCTV kompleks Sambo ke mantan Kasubag Riksa Baggak Etika Biro Watprof Baiquni Wibowo menyebabkan terganggunya sistem elektronik di lokasi DVR CCTV.
"Megakibatkan terganggunya sistem elektronik CCTV di pos security," imbuhnya.
Selain membacakan poin memberatkan, jaksa turut memaparkan tiga poin meringankan dari tuntutan 2 tahun penjara Chuck.
Jaksa menilai Chuck masih muda dan mampu memperbaiki diri di kemudian hari. Lalu, Chuck disebut sopan sepanjang persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.
"Terdakwa bersikap Sopan dalam memberikan kesaksian dalam persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum," papar jaksa.
Chuck Dituntut 2 Tahun Penjara
Adapun Chuck Putranto dituntut dua tahun penjara selaku terdakwa kasus obstruction of justice (OOJ) terkait pembunuhan berencana Brigadir J.
Jaksa penuntut umum meyakini Chuck telah melanggar Pasal 49 Juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Chuck Putranto dengan pidana penjara selama dua tahun," kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).
Berita Terkait
-
Ancaman Hukuman Lebih Tinggi dari Arif Rahman, Chuck Putranto Eks Korspri Sambo Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus OOJ
-
Balas Isi Pleidoi, Jaksa: Hubungan Ricky Rizal dan Intellectual Dader Ferdy Sambo Tak Terpisahkan!
-
Tak Gambarkan Fakta dan Pokok Perkara, Jaksa: Pleidoi Kuat Maruf Cuma Curhat!
-
Bantah Nota Pembelaan Bripka Ricky Rizal, Jaksa: Tak Terbukti Berdasarkan Hukum
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta