Belakangan ini, nama mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar ramai menjadi perbincangan masyarakat. Ia berhasil membuat geger karena diringkus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada bulan Juni 2019, Samanhudi Anwar ditangkap oleh kepolisian.
Kali ini, Samanhudi kembali ditangkap oleh kepolisian terkait dengan kasus dugaan pencurian dengan perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso pada bulan Desember 2022 lalu.
Selama menjadi pejabat publik, Samanhudi Anwar beberapa kali menjadi sorotan media karena kontroversi yang dibuat olehnya.
Lantas, seperti apakah kontroversi eks Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
1. Menelantarkan Mantan Istri
Seorang perempuan bernama Yuli Ratnawati berhasil menghebohkan jagat maya setelah membuat pengakuan bahwa ia merupakan istri dari Samanhudi Anwar.
Dalam pengakuannya tersebut, Yuli menyebut bahwa kehidupannya susah setelah berpisah dengan mantan Wali Kota Blitar tersebut.
Tidak hanya ditelantarkan, Yuli mengaku bahwa sumber penghasilannya selama ini ditutup oleh mantan suaminya tersebut.
Berdasarkan dari pengakuan Yuli, beberapa sumber ekonomi yang dimatikan oleh Samanhudi antara lain yaitu kafe tempat ia menyanyi dan juga warnet.
Baca Juga: Segini Harta Samanhudi: Eks Kader PDIP yang Rampok Rumah Walkot Blitar dan Jadi Napi Suap
Yuli menjelaskan bahwa usahanya sepi karena para penyelenggara acara hiburan enggan mengundangkan karena “kekuasan” yang dimiliki oleh Samanhudi.
2. Melakukan KDRT
Samanhudi Anwar menikah dengan salah seorang sinden dalam acara OVJ bernama Echa Paramitha yang memiliki nama lengkap Dyah Ayu Novita.
Pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Februari, Echa Paramitha melaporkan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Dalam laporannya tersebut, Echa mengaku dipukul hingga diseret pada saat bertengkar dengan mantan Wali Kota Blitar yang terpilih pada tahun 2010 silam tersebut.
3. Dibekuk KPK karena Dugaan Gratifikasi
Berita Terkait
-
Segini Harta Samanhudi: Eks Kader PDIP yang Rampok Rumah Walkot Blitar dan Jadi Napi Suap
-
Bisa-bisanya Eks Walkot Blitar Terlibat Perampokan, Wali Kota Blitar: Padahal Dulu Pernah Sama-sama Memimpin
-
Rekam Jejak Kelam Samanhudi Anwar Eks Wali Kota Blitar Tersangka Perampokan Rumah Dinas Walkot
-
Fakta Tentang Samanhudi, Mantan Wali Kota Blitar Terseret Perampokan Rumah Dinas
-
Episode Baru, Gara-gara Ini Kedok Eks Wali Kota Blitar Terungkat Terlibat Perampokan Rumah Dinas
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Peringati Usia ke-80, Persit Kartika Chandra Kirana Mantapkan Pengabdian Dalam Berkarya
-
Indonesia Darurat Kekerasan Anak? MPR Soroti Celah Sistem Perlindungan Anak
-
Polisi Bongkar Gudang Penadah HP Curian di Bekasi, 225 iPhone dan Android Disita
-
Yuk Liburan ke Surabaya! Jelajahi Panggung Budaya Terbesar Tahun Ini di Perayaan HJKS ke-733
-
DPR Ragukan Status Pesantren Predator Seks di Pati: Itu Hanya Kedok!
-
Erupsi Gunung Dukono: 3 Pendaki Masih Hilang, Tim SAR Berpacu dengan Waktu
-
ABK Hilang Usai Kapal Ditabrak Kargo di Perairan Kalianda Belum Ditemukan
-
Siasat Licin Bandar Narkoba di Depok: Simpan Sabu di Dalam Ban, Berakhir di Tangan Polisi
-
Curah Hujan Tinggi Picu Banjir di Kolaka, 188 Rumah Warga Terdampak
-
Wanti-wanti Komisi X DPR: Kebijakan Guru Non-ASN Jangan Lumpuhkan Pendidikan