Suara.com - Presiden Joko Widodo mengenang keputusannya pada saat awal pandemi Covid-19 yang memilih untuk tidak memberlakukan kebijakan lockdown. Dengan adanya putusan itu, Indonesia bisa terhindar dari potensi anjloknya perekonomian sampai minus 17 persen.
“Saya putuskan tidak lockdown meskipun tekanannya lockdown. Dan ternyata tidak salah. Itu kalau diputuskan lockdown bisa kita minus 17 persen saat itu. Ekonomi kita, minus 17 persen,” kenang Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2023 di Jakarta, Minggu (29/1/2023).
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa upaya mengembalikan perekonomian nasional sangat sulit jika sampai minus.
“‘Ngembalikan’ (mengembalikan) ke normal itu yang sangat sulit karena minusnya sudah langsung jatuh seperti negara-negara di Eropa,” jelas Jokowi.
Presiden masih mengingat pada masa awal pandemi saat Indonesia akan menentukan untuk menerapkan kebijakan lockdown atau tidak lantaran semua negara sudah memutuskan.
Saat itu, hampir 80 persen menteri mengusulkan lockdown pada rapat kabinet. Begitu pula suara-suara masyarakat.
Namun, Jokowi mengatakan bahwa saat itu pemerintah masih menimbang-nimbang dan menghitung kekuaran rakyat.
“Tapi saat itu, kita (pemerintah) masih jernih dan tenang, menghitung kekuatan rakyat di bawah seperti apa. Dikalkulasi kekuatan sampai berapa hari atau berapa minggu. Kalau salah memutuskan, mungkin nggak ada dua minggu kita sudah rusuh saat itu karena tabungan kita lihat. Kita kan bisa 'nengok tabungan rakyat di bank itu berapa, tabungan gede berapa, tengah berapa, kecil berapa, lebih kecil lagi, dan bawah lagi semuanya kelihatan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, paparnya, di masa transisi menuju normal saat ini dengan kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut akhir Desember 2022, Jokowi mengajak semua pihak untuk bergotong royong dan bekerja keras kembali untuk bangkit mengejar ketertinggalan. [ANTARA]
Baca Juga: Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Dilakukan Rabu Pon, Jokowi: Mau Tahu Aja
Berita Terkait
-
Soal Kemungkinan Reshuffle Kabinet Dilakukan Rabu Pon, Jokowi: Mau Tahu Aja
-
Hadiri Perayaan Imlek Nasional, Jokowi Gebuk Rebana Biang Bareng Megawati
-
PKS Nyinyiri Langkah Kaesang Ikuti Jejak Jokowi dan Gibran, Ruhut Sitompul Pasang Badan, Banjir Dukungan Publik
-
Soal Pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi: Mau Tahu Aja
-
Bak Hari Keramat, Menilik Riwayat Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Rabu
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Serahkan Rp11,4 Triliun, Prabowo Sentil Oknum Birokrasi Nakal
-
Rumah Saksi Kasus Ijon Bekasi Dibakar, Eks Penyidik KPK: Teror Serius terhadap Pemberantasan Korupsi
-
Gantikan Anwar Usman Jadi Hakim MK, Liliek Prisbawono Punya Harta Rp5,9 Miliar
-
Pembahasan RUU Perampasan Aset Kembali Bergulir, Dinilai Tepat Usai KUHAP Baru Berlaku
-
Deddy Sitorus Respons Ajakan Gibran Ngantor di IKN: Dengan Senang Hati, Tapi Masalahnya...
-
Kronologi Ahmad Sahroni Diperas Rp 300 Juta oleh Oknum yang Mengatasnamakan KPK
-
Resmi Dilantik Jadi Ketua Ombudsman 20262031, Hery Susanto Siap Benahi Internal Lembaga
-
Tradisi Taklimat Prabowo Dinilai Perkuat Koordinasi Pemerintahan
-
Wacana Pelarangan Vape di Indonesia, Apa Sebenarnya yang Terjadi dan Apa Risikonya?
-
Momen Prabowo Berdiri di Hadapan 'Gunungan' Uang Rp11,4 Triliun di Kejagung