"Maka akhirnya saya pensiun dini meskipun di BUMN posisinya udah lebih tinggi udah di bawah direksi saya masuk partai jadi apa? Tukang ketik," kata Hasto.
Sampai akhirnya ia mempelajari politik dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri dan terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2004. Dari Megawati, Hasto belajar, jika politik itu membangun peradaban untuk mengangkat harkat martabat rakyat.
Pelajaran itu kemudian diterapkannya ketika menjadi Anggota DPR RI yang keras menolak adanya kebijakan impor beras. Menurutnta, hal itu lah yang terus dilakukan konsisten oleh PDIP.
"Kita perjuangankan kebijakan anti impor beras kita tolak kebijakan impor beras secara konsisten dilakukan oleh PDI Perjuangan," tuturnya.
Namun belakagan, menurut Hasto terpaksa setuju dengan kebijakan impor beras lantaran Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan data laporan yang salah ke Preside RI Joko Widodo.
"Terakhir kita terpaksa harus setuju, karena menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan desember kita malah impor 1,2 juta ton," ujarnya.
"Lah ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," sambungnya.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan sangat gawat negara jika Menteri Pertaniannya salah memberikan data. Menurutnya, jika data salah maka kebijakannya juga akan berdampak.
Hal itu, kata Hasto, sebagai contoh adanya politik sisi gelap.
Baca Juga: Tilap Pendapatan Daerah, Mantan Kadistan Bekasi Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
"Ini kan gawat kalo pemerintah sehari hari yang dipimpin oleh menteri pertanian, di dlm mentan memberikan data yang salah kepada presiden, kalau datanya salah, kebijakannya salah. Ini politik dlm sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik," tuturnya.
"Lalu ada yang manfaatkan untuk impor, nah, politik itu kata Bung Karno nggak bisa orang per orang, kita mau berjuang sendirian bagaimana kita mau merubah Indonesia," Hasto menambahkan.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Menag Yaqut Diperiksa KPK Gegara Terseret Kasus Korupsi Dana Haji Senilai Rp 1 Triliun, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Menag Yaqut Cholil Qoumas Korupsi Dana Haji Rp100 Miliar, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Sentil Keras Korupsi Era SBY, Kaesang Tolak Tawaran Gabung ke Demokrat, Benarkah?
-
Tilap Pendapatan Daerah, Mantan Kadistan Bekasi Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
-
Buron 5 Tahun, Mantan Kepala SMK Negeri di Asahan Akhirnya Ditangkap
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono