"Kemudian mobil nanti pajaknya diturunkan, karena Pak Luhut sendiri itu, dia punya industri sepeda motor listrik. Dia siapkan keringanan untuk industri dia," sebutnya.
Sementara Moeldoko yang menjabat sebagai KSP sekaligus Ketua Umum Periklindo (Perkumpulan industri kendaraan listrik Indonesia) juga jadi sorotan Faisal Basri.
"Sebentar lagi subsidi diberikan kepada mereka, Rp7 juta per mobilnya," ujarnya.
Dengan alasan tersebut Faisal Basri meminta Presiden Jokowi untuk mendepak Luhut dan Moeldoko dari pemerintahannya.
"Enggak ada di dunia yang seperti ini enggak ada, Luhut dan Moeldoko enggak ada," ujar Faisal Basri.
"Jadi kalau signal yang paling kuat buat Pak Jokowi ya, kalau Pak Jokowi sungguh-sungguh ya pecat dua orang ini dulu. Karena itu simbol dari berkelindannya kekuasaan itu," tegasnya.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memecat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Hal itu disampaikan Faisal saat menjadi pembicara pada peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Faisal Basri awalnya memaparkan ciri-ciri negara yang korup, salah satunya memotong pajak. Dia menyebut salah satu kebijakan pemerintah pada 2018 lalu yang membebaskan PPh (Pajak Penghasilan) Badan 20 tahun bagi investor yang berinvestasi lebih dari Rp 30 triliun.
Baca Juga: Kalau Jokowi Serius, Luhut dan Moeldoko Dipecat Dulu, Kata Pakar
"Nilep pajak atau dibebaskan untuk membayar pajak. Itu kan dibebas pajak 20 tahun," ujarnya.
Berita Terkait
-
Siapa Bilang Jokowi Kesal NasDem Capreskan Anies Tanpa Konsultasi? 'Sedikit-sedikit Istana...'
-
Ketum Projo: Kalau Ada Parpol Batal Ajukan Capres, Jangan Dikaitkan dengan Jokowi
-
Kaesang Pangarep Menuju Panggung Politik, Dulu Nolak Gegara Gaji Kecil Tapi Kini Tertarik
-
Isu Reshuffle pada Rabu Pon, Jokowi: Sore Saya...
-
Faisal Basri Klaim Ada Konflik Kepentingan di Lingkaran Istana Presiden
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Begini Kata DPP PDIP Soal FX Rudy Pilih Mundur Sebagai Plt Ketua DPD Jateng
-
Mendagri Tito Sudah Cek Surat Pemerintah Aceh ke UNDP dan Unicef, Apa Katanya?
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan!
-
Kayu Gelondongan Sisa Banjir Sumatra Mau Dimanfaatkan Warga, Begini Kata Mensesneg
-
SPPG Turut Berkontribusi pada Perputaran Ekonomi Lokal
-
Dukung Program MBG: SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Dibangun Kementerian PU
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE
-
Minggu Besok, Pesantren Lirboyo Undang Seluruh Unsur NU Bahas Konflik Internal PBNU
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar