Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD tengah menjadi sorotan lantaran cuitannya di Twitter dinilai tak peka soal masalah keadilan di Indonesia.
Dalam cuitannya tersebut, Mahfud MD membagikan gambar meme yang ia sebut dikirim oleh seorang sesama Menteri.
Meme tersebut menggambarkan seorang anak yang meminta keadilan kepada seseorang yang berada di balik meja.
"Mau minta keadilan, Pak?" pinta anak tersebut di dalam meme.
"Minta.. mintta.. Beliii!" bentak bapak-bapak dalam meme tersebut.
Mahfud MD membagikan meme tersebut dengan menuliskan caption sekaligus emoji yang menjadi sorotan.
"Dapat kiriman ini dari sesama menteri (emoji tertawa)" tulis Mahfud MD, Selasa (31/1/2023).
Unggahan mantan Ketua Mahkamah Konsitusi ini pun mengundang kritik dari sejumlah tokoh dan warganet. Banyak yang menyoroti sikap Menkopolhukam tersebut saat mengunggah meme ini.
"Kata Gus Dur supaya tidak gila memang perlu humor, tetapi kalau di antara menteri bikin humor begini sih gila," cuit sejarawan JJ Rizal.
Baca Juga: Mahfud MD: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tidak Melanggar Hukum
"Pejabat publik yang harus menegakkan keadilan menertawai ini. Jadi bercandaan sesama pejabat pula. Indonesia Maju! Hidup NKRI!" sindir Showfan Al Banna.
"Tertawa dengan meme ini apakah artinya telah lupa bahwa mandat kepemimpinan haslnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Semuanya. Termasuk nasib rakyat yang kehilangan nyawa, keluarga dan hak-haknya karena ketidakadilan," cuit aktivis Kalis Mardiasih.
"Serem banget pemimpin tertawa terang-terangan dengan jual beli keadilan. Di sudut mana pun ngerasa nggak aman sebagai rakyat biasa," imbuh Kalis.
"Bapak sesama menteri aja ngetawain soal meme keadilan, apa kabar rakyat biasa yang ga punya uang dan kuasa macam bapak dan teman-teman bapak? Ini semacam sadar diri keadilan harus bermodalkan uang dan tidak ada niatan mengubah atau gimana tuh pak?" timpal warganet lain.
Berita Terkait
-
Mahfud MD: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tidak Melanggar Hukum
-
Tak Mempan Kena Tipuan, Mahfud MD Yakin Hakim yang Memvonis Ferdy Sambo Bisa Beri Keadilan
-
Gibran Disebut Nafsu Jadi Gubernur DKI Jakarta, Mas Wali Keluarkan Senjata Ampuh 'Ikan SpongeBob'
-
Isu Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD Tegas Bilang Begini
-
Mahfud MD Yakin Hakim Beri Vonis Adil Buat Ferdy Sambo, Tak Terpengaruh Tipuan Debat
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah