Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putera, turut berkomentar usai Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak berburuk sangka kepada pemerintah dan jangan asal mengkritik apabila belum bisa berkontribusi ke negara.
Herzaky Mahendra Putra menyebut, bahwa setiap warga negara di Indonesia bebas menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan. Menurutnya, itu harus dipahami setiap pejabat negara.
"Pejabat pemerintah seharusnya dibekali pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai negara demokrasi. Setiap warga negara bebas berbicara dan menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan, tanpa perlu merasa takut mendapatkan serangan, sensor, ataupun sanksi hukum," kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (5/2/2023).
"Jangan alergi dengan kritikan, apalagi berupaya membatasi salah satu hak mendasar atau hak asasi manusia dalam berdemokrasi ini," sambungnya.
Menurutnya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi, sehingga dalam negera ada yang namanya prinsip check and balances. Begitu pun Demokrat yang kerap melempar kritikan, semata-mata untuk fungsi kontrol.
"Kalau kami, Demokrat, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, memberikan kritikan, seperti yang sering disampaikan oleh Ketua Umum kami, Agus Yudhoyono, maupun para anggota parlemen kami, itu malah diwajibkan," katanya.
Ia kemudian menyinggung negara otoriter yang apa pun kebijakan pemerintah, mau merugikan rakyatpun, tidak boleh ada yang mengingatkan, apalagi mengkritik dengan keras.
Lebih lanjut, ia menilai rakyat yang melakukan kritik juga boleh disampaikan tanpa solusi. Menurutnya, solusi itu harus dipikirkan oleh pejabat pemerintahan itu sendiri.
"Memang tidak mudah memimpin negeri. Apalagi kalau banyak pejabat yang merasa sudah berbuat banyak, tapi masyarakat tak merasakan manfaatnya," katanya lagi.
Baca Juga: Dipercaya Jokowi Jabat Macam-macam, Luhut Mendadak Curhat Disemprot Presiden
"Memang perlu banyak belajar dari Pak SBY dan kader-kader Demokrat yang sudah sukses memimpin negeri selama 10 tahun. Bagaimana rakyat sejahtera, ekonomi tetap tumbuh, kondisi sosial politik stabil, tidak ada polarisasi ataupun perpecahan antar anak bangsa, dan demokrasi terjaga dengan kondusif. Warga tak perlu takut bicara, bahkan bebas mengkritik pemerintah," sambungnya.
Pernyataan Luhut
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku tidak mudah dalam mengatur negara. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tidak berburuk sangka kepada pemerintah dan jangan asal mengkritik apabila belum bisa berkontribusi ke negara.
"Kalau belum pernah menjabat jangan asal ngomong, tidak gampang mengatur republik ini," kata Luhut dalam launching Sail Teluk Cendrawasih, Jumat (3/2/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengingatkan kepada para pejabat untuk tidak pernah sombong. Terlebih semua terjadi sementara dan ada akhir batas waktunya.
Ia juga menegaskan bahwa para pejabat harus kerja dengan rendah hati demi mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Ia menekankan lebih baik memberikan kontribusi dengan konkret daripada kritik yang tidak diperlukan.
Berita Terkait
-
Dipercaya Jokowi Jabat Macam-macam, Luhut Mendadak Curhat Disemprot Presiden
-
Pertemuan PKS-NasDem Panasi Mesin, Capresnya Anies, Cawapresnya Siapa Tebak?
-
Surya Paloh-Luhut Bertemu Lagi, NasDem Tak Masalah jika Disebut terkait Politik
-
Sebut Fitroh Mundur karena Dipaksa Tersangkakan Anies, Politisi Demokrat: Serem Bener Permainan Firli Bahuri
-
Koalisi Perubahan Makin Solid, Anies Baswedan: Bersiap Perjalanan ke Depan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Terkuak! Cacahan Uang BI Awalnya Mau Dibuang ke Bantar Gebang
-
Gempa Pacitan Disebut Berada di Zona Megathrust, Pakar Tegaskan Tak Berdampak ke Sesar Opak di DIY
-
KPK Ungkap Tersangka dari Bea Cukai Sewa Safe House untuk Simpan Duit dan Barang
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Cegah Tragedi Siswa di Ngada NTT Terulang
-
Kemensos Bidik 400 Ribu Lansia dan Disabilitas Akan Dapat MBG
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP