Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putera, turut berkomentar usai Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak berburuk sangka kepada pemerintah dan jangan asal mengkritik apabila belum bisa berkontribusi ke negara.
Herzaky Mahendra Putra menyebut, bahwa setiap warga negara di Indonesia bebas menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan. Menurutnya, itu harus dipahami setiap pejabat negara.
"Pejabat pemerintah seharusnya dibekali pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai negara demokrasi. Setiap warga negara bebas berbicara dan menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan, tanpa perlu merasa takut mendapatkan serangan, sensor, ataupun sanksi hukum," kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (5/2/2023).
"Jangan alergi dengan kritikan, apalagi berupaya membatasi salah satu hak mendasar atau hak asasi manusia dalam berdemokrasi ini," sambungnya.
Menurutnya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi, sehingga dalam negera ada yang namanya prinsip check and balances. Begitu pun Demokrat yang kerap melempar kritikan, semata-mata untuk fungsi kontrol.
"Kalau kami, Demokrat, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, memberikan kritikan, seperti yang sering disampaikan oleh Ketua Umum kami, Agus Yudhoyono, maupun para anggota parlemen kami, itu malah diwajibkan," katanya.
Ia kemudian menyinggung negara otoriter yang apa pun kebijakan pemerintah, mau merugikan rakyatpun, tidak boleh ada yang mengingatkan, apalagi mengkritik dengan keras.
Lebih lanjut, ia menilai rakyat yang melakukan kritik juga boleh disampaikan tanpa solusi. Menurutnya, solusi itu harus dipikirkan oleh pejabat pemerintahan itu sendiri.
"Memang tidak mudah memimpin negeri. Apalagi kalau banyak pejabat yang merasa sudah berbuat banyak, tapi masyarakat tak merasakan manfaatnya," katanya lagi.
Baca Juga: Dipercaya Jokowi Jabat Macam-macam, Luhut Mendadak Curhat Disemprot Presiden
"Memang perlu banyak belajar dari Pak SBY dan kader-kader Demokrat yang sudah sukses memimpin negeri selama 10 tahun. Bagaimana rakyat sejahtera, ekonomi tetap tumbuh, kondisi sosial politik stabil, tidak ada polarisasi ataupun perpecahan antar anak bangsa, dan demokrasi terjaga dengan kondusif. Warga tak perlu takut bicara, bahkan bebas mengkritik pemerintah," sambungnya.
Pernyataan Luhut
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku tidak mudah dalam mengatur negara. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tidak berburuk sangka kepada pemerintah dan jangan asal mengkritik apabila belum bisa berkontribusi ke negara.
"Kalau belum pernah menjabat jangan asal ngomong, tidak gampang mengatur republik ini," kata Luhut dalam launching Sail Teluk Cendrawasih, Jumat (3/2/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengingatkan kepada para pejabat untuk tidak pernah sombong. Terlebih semua terjadi sementara dan ada akhir batas waktunya.
Ia juga menegaskan bahwa para pejabat harus kerja dengan rendah hati demi mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Ia menekankan lebih baik memberikan kontribusi dengan konkret daripada kritik yang tidak diperlukan.
Berita Terkait
-
Dipercaya Jokowi Jabat Macam-macam, Luhut Mendadak Curhat Disemprot Presiden
-
Pertemuan PKS-NasDem Panasi Mesin, Capresnya Anies, Cawapresnya Siapa Tebak?
-
Surya Paloh-Luhut Bertemu Lagi, NasDem Tak Masalah jika Disebut terkait Politik
-
Sebut Fitroh Mundur karena Dipaksa Tersangkakan Anies, Politisi Demokrat: Serem Bener Permainan Firli Bahuri
-
Koalisi Perubahan Makin Solid, Anies Baswedan: Bersiap Perjalanan ke Depan
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
DIY Catat Ribuan Kasus ODGJ Berat pada 2025, Mayoritas Usia Produktif
-
Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Disidang Etik Gerindra Jumat Ini
-
Ibam Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Chromebook, Nadiem Makarim: Itu di Luar Nalar
-
Kejagung Pamerkan Tumpukan Uang Rp10,2 Triliun Setinggi 2 Meter Hasil Denda Kehutanan
-
Blok M Disorot! Polisi Dalami Jaringan Prostitusi Anak yang Diduga Libatkan Warga Negara Jepang
-
Tidak Ada Pertimbangan, Spontan Saja: Pengakuan Anggota BAIS TNI soal Penyiraman Andrie Yunus
-
Imbas Konflik Timur Tengah, Calbee Ganti Kemasan Camilan Jadi Hitam Putih
-
Ada WNI! 28 Kru Kapal Pesiar Tersangka Jaringan Kejahatan Seksual Anak Ditangkap, Disney Terlibat
-
Penggeledahan Kasus Bea Cukai Berlanjut, KPK Amankan Kontainer Berisi Sparepart Kendaraan
-
Dari Berau hingga Mahakam Ulu, Desa-Desa Ini Jadi Bukti Model Pembangunan Hijau Berkelanjutan