DIY Catat Ribuan Kasus ODGJ Berat pada 2025, Mayoritas Usia Produktif

Suara.com - Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merilis data terbaru mengenai temuan kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di seluruh wilayah kabupaten dan kota. 

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 9.755 orang masuk dalam kategori sasaran ODGJ berat yang memerlukan penanganan medis serius.

Berdasarkan data Dinkes DIY, Kabupaten Sleman menempati urutan tertinggi dengan temuan 2.919 kasus. Disusul kemudian oleh Kabupaten Bantul dengan 2.688 kasus, Kabupaten Gunungkidul 1.588 kasus, Kabupaten Kulon Progo 1.473 kasus, dan Kota Yogyakarta dengan 1.087 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Gregorius Anung Trihadi, menyatakan bahwa temuan ini merujuk pada kriteria medis tertentu. Kategori ODGJ berat ini didominasi oleh pasien yang didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan pada kelompok tertentu sesuai standar nasional.

"Definisi ODGJ berat mengacu pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III), khususnya kelompok diagnosis F20–F29. Dalam pelaporan layanan kesehatan, kategori ini umumnya meliputi pasien dengan psikosis dan skizofrenia," kata Anung, saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2026).

Disampaikan Anung, bahwa kelompok usia 15-59 tahun atau usia produktif menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Di Kabupaten Sleman saja, tercatat ada 2.622 pasien skizofrenia pada rentang usia tersebut. 

Sementara itu, kasus psikotik akut terbanyak ditemukan di Kabupaten Gunungkidul dengan total 1.268 pasien pada kelompok usia yang sama.

Anung memaparkan bahwa munculnya ribuan kasus ODGJ berat di wilayah DIY ini dipengaruhi oleh beragam aspek yang saling berkaitan, tidak hanya sekadar faktor medis semata.

"Penyebab ODGJ berat bersifat multifaktor, dapat melibatkan kombinasi faktor biologis, psikologis dan sosial, serta kondisi kesehatan mental," ungkapnya.

Baca Juga: Kisah Nasabah PNM Mekaar, Ibu Anastasia: Membangun Salon Inklusif dan Gratis untuk ODGJ

Mengenai penanganan dari ribuan temuan kasus tersebut, Anung menuturkan bahwa skema pengobatan dilakukan secara variatif. Hal ini bergantung pada tingkat agresivitas dan kestabilan kondisi mental masing-masing individu saat ditemukan di lapangan.

"Rumah sakit biasanya menangani kasus yang membutuhkan perawatan intensif, misalnya pasien yang sedang kambuh berat, mengalami halusinasi berat, agresif, membahayakan diri sendiri/orang lain, atau membutuhkan rawat inap khusus," paparnya.

Anung menyampaikan bahwa Pemerintah DIY terus berupaya memenuhi hak kesehatan bagi para pasien tersebut. Per tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan ODGJ berat di DIY telah mencapai 99,59 persen atau sebanyak 9.715 orang telah tertangani sesuai standar.

Kendati demikian, masih ada yang belum mendapatkan layanan, disebabkan beberapa faktor.

"Di antaranya penolakan pengobatan dari keluarga, anggapan bahwa pasien tidak mengganggu karena tidak mengamuk, serta masih kurangnya dukungan keluarga terhadap proses pengobatan dan pendampingan pasien," tandasnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan layanan psikolog dan psikiater di seluruh RSUD kabupaten/kota. Termasuk memastikan seluruh Puskesmas di DIY mampu melakukan tata laksana kasus kejiwaan melalui dukungan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).