Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi perihal menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2022. Ada beberapa hal yang menjadi perintah Jokowi bagi jajarannya mulai dari pemerintahan pusat dan daerah hingga penegak hukum.
Jokowi mengungkapkan kalau pemerintah kerap mengikuti hasil survei untuk dijadikan masukan dalam penegakan hukum terutama di bidang korupsi. Hasil survei dari Transparency International Indonesia (TII) juga turut menjadi sorotan bagi Jokowi.
Menurut data TII, IPK Indonesia Tahun 2022 turun empat poin dari 38 menjadi 34.
"Antara lain Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Negara Hukum, Global Comptetiveness Index dan lain-lainnya dan Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri," ungkap Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/2/2023).
Melihat merosotnya IPK Indonesia, Jokowi kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan pusat serta daerah untuk bisa melakukan perbaikan pada sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, ia juga meminta kepada jajaran aparat penegak hukum untuk bisa bertindak seadil-adilnya tanpa harus menebang pilih.
"Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengungkapkan kalau komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Ia mengklaim kalau upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan serta pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
"Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian perizinan online single submisson dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog," jelasnya.
Baca Juga: Isu Tiga Periode, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin Gencar Ajak Masyarakat Gotong Royong
Berita Terkait
-
Profil Ferdinand Hutahaean, Eks Politisi Demokrat yang Kini Gabung ke Gerindra
-
Ditanya Soal Buronnya Harun Masiku, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan
-
CEK FAKTA: Presiden Jokowi Tampak Girang Hadiri Deklarasi Tambah 1 Periode
-
Relawan GP Mania Pasti Dibubarkan, Immanuel Ebenezer: Kita Sudah Nggak Dukung Ganjar Lagi
-
'Rakyat Nangis ke Saya', 5 Poin Berat Jokowi soal Penggelapan Dana Nasabah Asuransi dan Koperasi
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Gunung Karangetang Erupsi, Lontarkan Material Bikin Langit Siau Membara
-
Tragedi Pantura Indramayu, Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Bertambah Jadi 10 Orang
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua