Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ditantang berduel dengan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Tantangan duel ini disampaikan oleh salah satu ojol yang mengaku berasal dari Banten. Ia menyebut nantinya duelnya ini bisa menjadi penentu ERP diterapkan atau tidak.
"Syafrin sini keluar, kita duel satu lawan satu. Kalau lu kalah, batalkan ERP," ujar pria tersebut.
"Saya ke sini bawa nyawa bang, berani mati. Kalau lu kalah saya siap dipenjara, kalau saya kalah siap dikubur," lanjutnya.
Pria yang mengaku berkode BM001 itu mengaku pernah bertarung dengan puluhan orang dan tetap selamat. Ia bahkan mengaku pernah beberapa kali terkena senjata tajam.
"46 orang gua lawan sendirian. Kena bacok golok, clurit, masih hidup sampai sekarang," ungkapnya.
Tak hanya Syafrin, ia juga menantang para petugas Dishub berkelahi dengannya. Sebab, seharusnya para petugas Dishub yang turun karena massa mendemo bosnya.
"Ini ngapain Satpol PP yang jagain. Nggak ada urusan. Kenapa bukan petugas Dishub? Sini enam lawan satu, Dishub berenam saya sendiri," pungkasnya.
Demo Tolak ERP
Baca Juga: Tawarkan Jabatan dan Minta Imbalan, Akun Facebook Palsu Kepala BKPSDM Cilegon Tipu ASN
Informasi unjuk rasa ini sudah tersebar satu hari yang lalu melalui akun instagram @updateinfojakarta. Melalui video yang diunggah, Predator menyatakan akan melakukan aksi
"Kami dari Predator akan turun dengan kekuatan penuh pada hari Rabu 8 Februari 2023. Di depan balai kota kantor Plt (Pj) Gubernur DKI Jakarta," demikian kata salah satu orang dalam video.
Selain minta pembatalan rencana ERP untuk seluruh lapisan masyarakat, Predator meminta Heru Budi memecat Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo.
"Predator akan terus berjuang sampai ERP ini dibatalkan untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya ojol semata. Ojol Indonesia tidak egois," ucapnya.
Menurut Predator, ERP hanya merugikan semua pengguna jalan dari setiap lapisan masyarakat lantaran harus membayar hanya demi melintasi jalan. Ia pun meminta semua kalangan agar ikut bergabung bersama mengikuti aksi ini.
"Kami predator mengajak semua komunitas-komunitas ojol, organisasi ojol, wadah-wadah ojol maupun ojol single fighter untuk turut serta dalam aksi ini. Ini untuk kepentingan bersama mari kita ikut aksi ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
WOW! Mantan Wartawan Jabat Kajati Banten
-
Asrama Anak Wakil Wali Kota Cilegon Retak Saat Gempa Turki M 7,8, Sanuji Ungkap Kondisi Putrinya
-
Ojol Demo Tolak ERP di Depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan Arah Patung Kuda Ditutup
-
Tawarkan Jabatan dan Minta Imbalan, Akun Facebook Palsu Kepala BKPSDM Cilegon Tipu ASN
-
Massa Predator Geruduk Kantor Heru Budi, Tuntut Penerapan Jalan Berbayar Di DKI Dibatalkan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik