Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ditantang berduel dengan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Tantangan duel ini disampaikan oleh salah satu ojol yang mengaku berasal dari Banten. Ia menyebut nantinya duelnya ini bisa menjadi penentu ERP diterapkan atau tidak.
"Syafrin sini keluar, kita duel satu lawan satu. Kalau lu kalah, batalkan ERP," ujar pria tersebut.
"Saya ke sini bawa nyawa bang, berani mati. Kalau lu kalah saya siap dipenjara, kalau saya kalah siap dikubur," lanjutnya.
Pria yang mengaku berkode BM001 itu mengaku pernah bertarung dengan puluhan orang dan tetap selamat. Ia bahkan mengaku pernah beberapa kali terkena senjata tajam.
"46 orang gua lawan sendirian. Kena bacok golok, clurit, masih hidup sampai sekarang," ungkapnya.
Tak hanya Syafrin, ia juga menantang para petugas Dishub berkelahi dengannya. Sebab, seharusnya para petugas Dishub yang turun karena massa mendemo bosnya.
"Ini ngapain Satpol PP yang jagain. Nggak ada urusan. Kenapa bukan petugas Dishub? Sini enam lawan satu, Dishub berenam saya sendiri," pungkasnya.
Demo Tolak ERP
Baca Juga: Tawarkan Jabatan dan Minta Imbalan, Akun Facebook Palsu Kepala BKPSDM Cilegon Tipu ASN
Informasi unjuk rasa ini sudah tersebar satu hari yang lalu melalui akun instagram @updateinfojakarta. Melalui video yang diunggah, Predator menyatakan akan melakukan aksi
"Kami dari Predator akan turun dengan kekuatan penuh pada hari Rabu 8 Februari 2023. Di depan balai kota kantor Plt (Pj) Gubernur DKI Jakarta," demikian kata salah satu orang dalam video.
Selain minta pembatalan rencana ERP untuk seluruh lapisan masyarakat, Predator meminta Heru Budi memecat Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo.
"Predator akan terus berjuang sampai ERP ini dibatalkan untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya ojol semata. Ojol Indonesia tidak egois," ucapnya.
Menurut Predator, ERP hanya merugikan semua pengguna jalan dari setiap lapisan masyarakat lantaran harus membayar hanya demi melintasi jalan. Ia pun meminta semua kalangan agar ikut bergabung bersama mengikuti aksi ini.
"Kami predator mengajak semua komunitas-komunitas ojol, organisasi ojol, wadah-wadah ojol maupun ojol single fighter untuk turut serta dalam aksi ini. Ini untuk kepentingan bersama mari kita ikut aksi ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
WOW! Mantan Wartawan Jabat Kajati Banten
-
Asrama Anak Wakil Wali Kota Cilegon Retak Saat Gempa Turki M 7,8, Sanuji Ungkap Kondisi Putrinya
-
Ojol Demo Tolak ERP di Depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan Arah Patung Kuda Ditutup
-
Tawarkan Jabatan dan Minta Imbalan, Akun Facebook Palsu Kepala BKPSDM Cilegon Tipu ASN
-
Massa Predator Geruduk Kantor Heru Budi, Tuntut Penerapan Jalan Berbayar Di DKI Dibatalkan
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba