Suara.com - Komisi VIII DPR RI mengklaim bakal terus melakukan upaya untuk menekan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2023. Terlebih dengan adanya proporsi pembiayaan ibadah haji yang diusulkan pemerintah bisa membuat banyak calon jemaah haji malah gagal berangkat.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan proporsi antara nilai manfaat dengan beban jamaah ada ketimpangan, beban jamaah itu 70 persen, sementara nilai manfaat yang dipakai hanya 30 persen.
"Kami menduga bila seperti itu, proforsi pembiayaan haji kita akan banyak jamaah yang gagal berangkat," kata Marwan Dasopang saat konferensi pers setelah Komisi VIII menggelar Rapat Panja Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Untuk diketahui, total biaya perjalanan haji per calon jemaah atau BPIH 2023 yang disampaikan Rp98.893.909. Adapun 70 persen Bipih atau biaya yang disetor jemaah untuk berangkat haji sebesar Rp69.193.733.
Kemudiam, 30 persen sisanya yang berasal dari nilai manfaat uang haji yang sebelumnya telah disetor jemaah sebesar Rp29.700.175.
Marwang mengatakan, setoran awal jemaah untuk berangkat haji hanya Rp25 juta. Kemudian waktu bagi calon jemaah melunasi ketetapan Bipih 2023 kurang dari dua bulan.
"Satu bulan dengan pelunasan Rp44 juta bagi jamaah, bagi kami itu tidak terbayangkan dari profil jamaah," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, DPR melalui Komisi VIII berharap proporsi antara Bipih dengan penggunaan nilai manfaat untuk kepentingan melunasi BPIH, agar diubah.
"Saya kira saran dari para anggota tadi sudah jelas, ada yang mengatakan 60 berbanding 40," pungkasnya.
Usul Turun
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) lewat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyampaikan usulan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 sebesar Rp2 juta dari usulan sebelumnya.
Kekinian dengan adanya usulan penurunan sebesar Rp2 juta tersebut total biaya haji 2023 kini menjadi Rp96,4 juta dari semula Rp98,8 juta.
"Kami sampaikan bahwa dari keseluruhan kajian kami sementara ini untuk direct dan indirect cost bahwa usulan berjamaah yang sebelumnya masih 98,8 kemudian menjadi 96,4 yaitu berkurang 2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Ia menyampaikan, adanya penurunan tersebut dilakukan usai adanya rasionalisasi terhadap pembiyaan yang dirinci, terlebih dari mulai akomodasi.
Jika dilihat dari apa yang dipaparkan, penurunan itu misalnya dilakukan pada bagian konsumsi jika semulai harga Rp11 ribu menjadi Rp10 ribu. Lalu ada pula pada bagian pelayanan embarkasi atau debarkasi dari semula Rp114 juta menjadi Rp75 juta.
Tag
Berita Terkait
-
Pemerintah Usul Biaya Penyelenggaraan Haji 2023 Turun Rp2,4 Juta dari Usulan Awal
-
Ambu Anne Mantap Menjanda Tolak Tawaran Rujuk, Doakan Kang Dedi Mulyadi: Walau Kita Sudah..
-
Beda Pengelolaan Manfaat Dana Haji Indonesia dan Malaysia
-
26 Tahun Limbah Tailing Freeport Dibuang ke Sungai di Papua, KLHK Diam, Kang Dedi: Ini Serius Problemnya
-
Resepsi Pernikahan Ambyar Gara-Gara Kang Dedi, KDM Mendadak Naik Diatas Panggung Berani Lakukan Hal Ini
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan