Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap media mainstream di Indonesia terus berbenah. Dengan jaminan terhadap kebebasan pers dan di tengah gempuran media sosial, pers Indonesia diharapkan mampu menjadi tumpuan masyarakat mendapatkan informasi yang valid, mendidik, edukatif, berbobot dan tidak recehan.
"Rasa-rasanya pers juga sedang berbenah. Maka saya melihat banyak pers yang sangat progresif, sangat kreatif, melayani masyarakat. Dan tentu saja harapan kita pada peringatan Hari Pers Nasional ini, beritanya makin mendidik, makin edukatif dan berbobot alias berkualitas. Tidak lagi yang recehan," kata Ganjar saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Kamis (9/2/2023).
Apalagi, lanjut Ganjar, saat ini marak beredar berita dari beragam platform media sosial yang kebenarannya tak semua bisa dipertanggungjawabkan. Citizen jurnalism muncul dengan medianya masing-masing.
"Ini tentu menjadi tantangan pers hari ini, karena persaingannya makin ketat dan sekarang citizen jurnalis bisa lho membuat pers sendiri. Maka PR dari pers mainstream menjadi begitu penting untuk mengedukasi masyarakat, ya kalau kamu ingin jadi citizen jurnalis juga ada etika lho ya, juga ada caranya lho ya. Sehingga semua akan makin dicerdaskan dengan pers kita," jelasnya.
Selain itu, Ganjar juga menyinggung terkait perhelatan politik yang semakin dekat. Pers dituntut memberikan informasi netral selama fase politik itu, demi menjaga persatuan bangsa.
"Saya yakin, makin hari pers kita akan makin dewasa untuk itu, karena sudah punya pengalaman yang cukup panjang. Pasti tidak mau kita mengulang situasi-situasi yang pernah terjadi, yang mengakibatkan hubungan antara anak bangsa tidak baik," pungkasnya.
Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 digelar di Medan, Sumatera Utara. Acara itu dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, insan pers dan pejabat penting lainnya.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dunia pers Indonesia saat ini sedang tidak baik baik saja. Di tengah kebebasan pers saat ini, ada banyak informasi yang beredar di masyarakat dan tidak semua bisa dipastikan kebenarannya.
"Sekarang masalah utama adalah membuat pemberitaan yang bertanggungjawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari berbagai media yang tak beredaksi. Ini PR media arus utama saat ini," kata Jokowi.
Baca Juga: Jelang Tahun Politik, Jokowi Minta Media Massa Dorong Pemilu 2024 Berjalan Jujur dan Adil
Media arus utama, lanjut dia, dituntut mampu untuk menjaga dan mempertahankan misinya mencari kebenaran untuk membangun optimisme publik.
"Apalagi di tahun politik, media massa harus berpegang teguh pada idealismenya, tidak ikut dalam polarisasi. Media harus mendukung Pilpres 2024, menjadi akses masyarakat mendapatkan informasi agar berjalan jujur dan adil," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jejak Panjang GP Mania yang Bubar Jalan Sebelum Pilpres 2024, Kini Ganti Haluan
-
Gus Muhaimin Berharap Pers Jaga Profesionalisme di Tengah Gempuran Informasi
-
Jokowi Tegaskan Dunia Pers Sedang Tidak Baik-Baik Saja
-
5 Hal Lucu dari Unggahan Hari Pers Nasional Presiden Jokowi: Ruko untuk Es Krim Hingga Judul Koran
-
Momen Ganjar Pranowo Lari-lari Hendak Naik Kereta Api di Bandara Kualanamu
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO