Suara.com - Pemerintah pusat bakal memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk penataan kampung di ibu kota. Bantuan tersebut tidak didapatkan oleh eks Gubernur Anies Baswedan saat masih menjabat.
Sebab saat itu, Anies menerapkan program yang berbeda untuk menata kampung kumuh di Jakarta. Saat itu, Anies mencanangkan konsep Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP).
Program ini membuat Pemprov melibatkan warga dalam dan komunitas terkait dalam perencanaan pembangunan permukiman. Setelah disusun apa saja kebutuhan warga, baru pemprov akan melakukan eksekusi tanpa melibatkan pemerintah pusat.
Sementara, Heru Budi melakukan penataan kampung kumuh dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Eksekusinya juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan pejabat Kementerian PUPR juga sudah melakukan pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas hal ini, Rabu (15/2/2023) lalu.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra.
"Kementerian PUPR di DKI dikaitkan penanganan kawasan kumuh, terutama penanganan kawasan ekstrem. Kami mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Kemenko PMK, kami tindak lanjuti pelaksanaannya di lapangan dan berkolaborasi dengan Pemda DKI," ujarnya, Kamis (16/2/2023).
Heru menjelaskan, sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan penentuan lokasi prioritas penataan kampung kumuh.
Baca Juga: Sekda DKI Joko Agus Dicap 'Orang Luar', Heru Budi Pasang Badan: KTP-nya Jakarta
"Titik-titik yang mana, lokasinya nanti kami Menteri PMK bersama Menteri PUPR," jelas Heru.
Sejauh ini Pemprov DKI telah memetakan 14 kawasan kumuh. Beberapa di antaranya berlokasi di kawasan Muara Angke dan Kalibaru, Jakarta Utara.
"Saya punya data 14 kawasan kumuh yang prioritas, tinggal nanti disinkronkan, yang mana dari 14 kawasan kumuh itu masuk kawasan prioritas dari Pak Menteri PMK dengan Pak Menteri PUPR," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
PK Bapas Luwuk Ikuti Sidang TPP di Rutan Poso, Bahas Pembinaan 19 WBP
-
Udara Pelalawan Tak Sehat, Berbahaya untuk Penderita Asma dan Sakit Jantung
-
Apakah Lampu Ruangan dan Layar Laptop Bisa Memicu Flek Hitam?
-
Gunakan Uang APBDes Rp574 Juta untuk Renovasi Rumah dan Bayar Utang, Kaur Keuangan Desa di Sukabumi
-
7 HP Murah Layar AMOLED dan RAM Besar, Spek Lengkap untuk Harian
-
Meski Diincar Real Madrid, Rodri Pilih FC Barcelona untuk Wujudkan Mimpi
-
Hari Ketujuh Pencarian ASN Bogor yang Jatuh: Penyelam Diterjunkan, Keberadaan Bayu Masih Misteri
-
Naik Hercules TNI AU, 30 Ton Bantuan Pemprov Sulsel Meluncur ke Titik Gempa NTT
-
Apa Itu Bilangan Prima? Ini Pengertian, Sifat, Contoh, dan Cara Menentukannya
-
Praktis! 2 Produk Ini Bisa Hapus Makeup sekaligus Membersihkan Wajah