Suara.com - Pemerintah pusat bakal memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk penataan kampung di ibu kota. Bantuan tersebut tidak didapatkan oleh eks Gubernur Anies Baswedan saat masih menjabat.
Sebab saat itu, Anies menerapkan program yang berbeda untuk menata kampung kumuh di Jakarta. Saat itu, Anies mencanangkan konsep Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP).
Program ini membuat Pemprov melibatkan warga dalam dan komunitas terkait dalam perencanaan pembangunan permukiman. Setelah disusun apa saja kebutuhan warga, baru pemprov akan melakukan eksekusi tanpa melibatkan pemerintah pusat.
Sementara, Heru Budi melakukan penataan kampung kumuh dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Eksekusinya juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan pejabat Kementerian PUPR juga sudah melakukan pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas hal ini, Rabu (15/2/2023) lalu.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra.
"Kementerian PUPR di DKI dikaitkan penanganan kawasan kumuh, terutama penanganan kawasan ekstrem. Kami mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Kemenko PMK, kami tindak lanjuti pelaksanaannya di lapangan dan berkolaborasi dengan Pemda DKI," ujarnya, Kamis (16/2/2023).
Heru menjelaskan, sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan penentuan lokasi prioritas penataan kampung kumuh.
Baca Juga: Sekda DKI Joko Agus Dicap 'Orang Luar', Heru Budi Pasang Badan: KTP-nya Jakarta
"Titik-titik yang mana, lokasinya nanti kami Menteri PMK bersama Menteri PUPR," jelas Heru.
Sejauh ini Pemprov DKI telah memetakan 14 kawasan kumuh. Beberapa di antaranya berlokasi di kawasan Muara Angke dan Kalibaru, Jakarta Utara.
"Saya punya data 14 kawasan kumuh yang prioritas, tinggal nanti disinkronkan, yang mana dari 14 kawasan kumuh itu masuk kawasan prioritas dari Pak Menteri PMK dengan Pak Menteri PUPR," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Nyawa Melayang karena Rp10 Ribu, Cak Imin Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Jadi 'Cambuk'
-
Nama Gubernur Khofifah Muncul di Sidang Korupsi Dana Hibah, Akan Jadi Saksi Besok
-
Memanas! Jet Tempur AS Tembak Jatuh Drone Iran yang Incar Kapal Induk USS Abraham Lincoln
-
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 4 Februari 2026: BMKG Prediksi Hujan Siang Hari
-
Baru Dibuka, 22.494 Tiket Kereta H-1 Lebaran dari Jakarta Ludes Terjual
-
Tanggapan Mensos Soal Kematian Siswa SD di NTT: Ini Bukan Kasus Individual, Data Kita Bocor!
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Kemenag Nilai Semarang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, PRPP Jadi Lokasi Unggulan
-
Polda Bongkar Bukti CCTV! Pastikan Tak Ada Rekayasa BAP Kasus Penganiayaan di Polsek Cilandak