Suara.com - Pemerintah pusat bakal memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk penataan kampung di ibu kota. Bantuan tersebut tidak didapatkan oleh eks Gubernur Anies Baswedan saat masih menjabat.
Sebab saat itu, Anies menerapkan program yang berbeda untuk menata kampung kumuh di Jakarta. Saat itu, Anies mencanangkan konsep Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP).
Program ini membuat Pemprov melibatkan warga dalam dan komunitas terkait dalam perencanaan pembangunan permukiman. Setelah disusun apa saja kebutuhan warga, baru pemprov akan melakukan eksekusi tanpa melibatkan pemerintah pusat.
Sementara, Heru Budi melakukan penataan kampung kumuh dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Eksekusinya juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan pejabat Kementerian PUPR juga sudah melakukan pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas hal ini, Rabu (15/2/2023) lalu.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra.
"Kementerian PUPR di DKI dikaitkan penanganan kawasan kumuh, terutama penanganan kawasan ekstrem. Kami mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Kemenko PMK, kami tindak lanjuti pelaksanaannya di lapangan dan berkolaborasi dengan Pemda DKI," ujarnya, Kamis (16/2/2023).
Heru menjelaskan, sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan penentuan lokasi prioritas penataan kampung kumuh.
Baca Juga: Sekda DKI Joko Agus Dicap 'Orang Luar', Heru Budi Pasang Badan: KTP-nya Jakarta
"Titik-titik yang mana, lokasinya nanti kami Menteri PMK bersama Menteri PUPR," jelas Heru.
Sejauh ini Pemprov DKI telah memetakan 14 kawasan kumuh. Beberapa di antaranya berlokasi di kawasan Muara Angke dan Kalibaru, Jakarta Utara.
"Saya punya data 14 kawasan kumuh yang prioritas, tinggal nanti disinkronkan, yang mana dari 14 kawasan kumuh itu masuk kawasan prioritas dari Pak Menteri PMK dengan Pak Menteri PUPR," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan