Suara.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyamakan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) seperti layaknya preman. Menurutnya, TPNPB-OPM akan melakukan aksi teror ke masyarakat kalau sudah kehabisan dana.
"Ini kelompok kecil, jangan terlalu dibesar-besarkan kadang-kadang. Jadi, kalau di Jawa atau di luar daerah itu kayak preman," kata Yudo di Denpasar, Bali, Rabu (22/2/2023).
"Mereka menekan masyarakat, meminta uang. Nanti kalau sudah kehabisan duit, naik lagi, bakar-bakar, menekan masyarakat lagi. Begitu terus. Menurut saya jangan dibesar-besarkan," sambungnya.
Yudo meminta kepada seluruh pihak untuk tidak perlu membesar-besarkan TPNPB-OPM sebagai sebuah organisasi yang mewakili keinginan masyarakat melihat Papua merdeka. Justru menurutnya, masyarakat Papua menginginkan situasi yang kondusif untuk mendukung kehidupan mereka sendiri.
"Yang ini jangan dibesar-besarkan, nanti dia (KKB) makin senang. Masyarakat Papua saya yakin mayoritas menginginkan kedamaian, ingin hidup yang layak, ingin membesarkan putra/putrinya pada masa depan mereka," tuturnya.
Berbicara soal penyanderaan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, Yudo menyebut tim gabungan TNI-Polri masih melakukan upaya persuasif. Ia menyebut kalau TNI-Polri belum menerapkan operasi militer untuk menyelamatkan Philips.
"TNI masih berupaya bersama dengan Polri. Ini adalah penegakan hukum, tidak langsung operasi militer. Hal ini tentunya tetap mengedepankan penegakan hukum. Karena ini orang asing yang disandera KKB, tetap diupayakan dengan cara-cara persuasif," terangnya.
Karena cara persuasif yang digunakan, maka upaya penyelamatan tanpa kekerasan tersebut mengedepankan peran pemerintah daerah setempat, tokoh adat serta tokoh masyarakat.
Yudo menyebut proses negosiasi masih berjalan hingga saat ini.
"Kita harus melaksanakan dengan negosiasi. TNI utamakan tokoh-tokoh daerah dan tokoh masyarakat. TNI tidak bisa selesaikan masalah ini dengan cara militer karena ini dalam situasi damai, dan di Papua ini ada masyarakatnya juga. Jangan sampai masyarakat ini terdampak," tuturnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Belum Terapkan Operasi Militer, Panglima TNI Sebut Upaya Bebaskan Pilot Susi Air Masih Pakai Cara Persuasif
-
Mahfud MD Sebut Aparat Hampir Mau Menyerang TPNPB-OPM untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Tetapi Selandia Baru...
-
Disentil Megawati, Segini Syarat Tinggi Badan Minimal Bagi Calon Taruna TNI
-
Philip Masih Disandera TPNPB-OPM, Brigjen TNI Juinta Pimpin Pasukan Pembebasan Pilot Susi Air
-
Upayakan Pembebasan Pilot Susi Air, Mahfud MD: Kita Utamakan Pendekatan Persuasi
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus