Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memastikan akan memberikan subsidi kendaraan listrik dalam waktu dekat. Lalu kapan subsidi kendaraan listrik berlaku?
Rencananya, pemerintah akan memberlakukan subsidi kendaraan listrik mulai bulan Maret 2023 ini. Seperti apa wacana subsidi kendaraan listrik ini bakal diwujudkan?
Subsidi motor listrik akan diberikan sejumlah Rp 7 juta. Sementara itu, untuk mobil listrik akan diberikan pengurangan pajak atas pembelian unit yakni sebesar 11 persen. Namun, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mencari insentif untuk pembelian mobil listrik selain pengurangan pajak.
Hal ini sebagaimana pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
"Kalau sepeda motor ya kisaran magnitude-nya itu (Rp 7 juta). Kalau roda 4 bentuknya bukan uang (pajak) iya," kata Arifin dalam keterangannya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif melakukan pembahasan terkait insentif motor bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bertujuan untuk mencapai Net Zero Carbon (NZE) di Indonesia.
Arif mengatakan bahwa insentif kendaraan listrik ini diberikan untuk konversi atau kendaraan baru yang dapat mendorong keterjangkauan masyarakat dalam menggunakan kendaraan bebas emisi karbon.
Konversi Motor Listrik
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan 1.000 bengkel bersertifikasi dan memiliki standar untuk mendukung implementasi konversi motor listrik di Indonesia.
Baca Juga: Wuling Tampilkan Dua Unit Air EV dengan Sentuhan Berbeda di IIMS 2023
Pemerintah menargetkan konversi kendaraan listrik yakni 50.000 unit. Apabila telah memenuhi target, Kementerian Perhubungan akan mengembangkan bengkel dan menerbitkan sertifikat layak/berstandar.
Pemerintah juga akan menjamin kebutuhan baterai akan mencukupi ekosistem kendaraan listrik. Kemudian, perubahan STNK dari kendaraan roda dua konvensional ke listrik akan dipastikan diproses secara cepat dan mudah.
Penerima Insentif Kendaraan Listrik
Meski demikian tidak semua pembelian motor listrik akan mendapatkan subsidi Rp7 juta dari pemerintah. Bagi pengguna yang ingin mendapatkan subsidi adalah pengguna yang membeli produk motor listrik dalam negeri yang telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Harus produksi dalam negeri. Iya dong, diprioritaskan yang (produksi) di dalam negeri yang memenuhi TKDN”, ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Kemudian syarat kedua adalah penerima subsidi yang berada di kalangan bawah. Bagi kalangan menengah dan ke atas tidak akan mendapatkan subsidi tersebut. Pemerintah akan melakukan pencocokan data pembeli dengan catatan di dukcapil.
Berita Terkait
-
Wuling Tampilkan Dua Unit Air EV dengan Sentuhan Berbeda di IIMS 2023
-
Jajaran Produk Mobil Listrik yang Bisa Dicoba Langsung di Area Test Drive IIMS 2023
-
Kritik Pembelian Mobil Listrik Rp800 juta Buat Pejabat Pemprov DKI, Gilbert PDIP: Menarik Tapi Tak Mendesak
-
Mau Beli Motor Listrik Honda? Ketahui Jenis, Tipe dan Harganya
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029