Suara.com - Persoalan pegawai Direktoral Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, yang disorot harta kekayaan terus menjadi perbincangan. Salah satunya terkait efektivitas laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN).
Hal ini disampaikan oleh pegiat media sosial Jhon Sitorus. Ia membagikan tangkapan layar berita terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap kepemilikan mobil Rubicon yang ditunggani anak Rafael, Mario Dandy, saat menganiaya anak petinggi GP Ansor, David.
KPK menyatakan jika STNK mobil Rubicon itu bukan atas nama Rafael Alun Trisambodo, melainkan kakak Rafael Alun.
Temuan itu pun membuat Jhon Sitorus mempertanyakan fungsi LHKPN yang biasa digunakan untuk mendata dan memantau harta kekayaan pejabat negara.
Secara menohok, ia menyebut jika fungsi LHKPN hanya untuk lapor alih-alih menyelidiki harta kekayaan yang janggal, tentu hal itu bisa dilakukan siapa saja.
"Sebenarnya fungsi LHKPN itu apa sih? Untuk apa menuntut setiap pejabat wajib melaporkan LHKPN jika ternyata harta yang dilaporkan tidak terverifikasi?" tanya Jhon dalam Twitter seperti dikutip Suara.com, Kamis (2/3/2023).
"Apa jaminannya jika harta yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya? Kalau hanya sekadar lapor, anak ingusan juga bisa," tandasnya.
Pendapat dari Jhon Sitorus itu pun langsung mendapatkan atensi warganet. Mereka menuliskan beragam pendapat di kolom komentar cuitan Jhon. Tak sedikit yang menyetujuinya dan mempertanyakan fungsi LHKPN.
"Sepertinya pihak KPK memilih untuk jadi pendengar yang baik bang," komentar warganet.
Baca Juga: Enggan Jawab Asal Usul Harta, Rafael Alun Trisambodo Ngaku Lelah Hingga Dijuluki Si Paling Lelah
"Emang gak ada gunanya, ditumpuk jadi dokumen 'sampah'," tulis warganet.
"Sekadar formalitas aja kali itu bang (LHKPN)," nilai warganet.
"Tetap aja rakyat yang dikejar-kejar," tambah yang lain.
"Cemen amat kerja KPK, seribu nama orang bisa dipakai menyembunyikan harta kekayaan. Ya cek sumber dananya darimana, belum apaa-apa sudah bilang 'lanjutkan' - lanjutkan korupsinya - parah kali KPK ini," kritik warganet.
Berita Terkait
-
Enggan Jawab Asal Usul Harta, Rafael Alun Trisambodo Ngaku Lelah Hingga Dijuluki Si Paling Lelah
-
Gara-gara Gaya Hidup Hedon Mario Dandy, Jokowi Perintahkan Menteri Disiplinkan Anak Buah yang Pamer Kekayaan
-
Ngegasnya Jhon Sitorus Kritik Formula E Ibarat Jebakan Batman, Sindir Anies?
-
Peringatan buat Pejabat Tukang Pamer Harta: Ada Netizen yang Bisa Lacak dan Viralkan!
-
Rafael Alun Trisambodo dan Keluarga, Sorotan Publik karena Pamer Kekayaan di Media Sosial, Respons Jokowi?
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Prof Uceng: Negara Bukan Takut Film Pesta Babi, Tapi Takut Narasi Alternatif
-
Sebut Film 'Pesta Babi' Aman Secara Hukum, Uceng UGM: Jangan-Jangan Ada Unsur Politik?
-
Ribuan Lansia Jalan Sehat Meriahkan Puncak HLUN 2026 di NTT
-
Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
-
HLUN 2026 Momentum Wujudkan Lansia Tangguh Menuju Indonesia Emas
-
Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi
-
Bukan Melalui Kekerasan, Militerisasi Masuk ke Ranah Sipil Lewat Jalur Administratif Halus
-
Saiful Mujani: Pemilu Cacat Bikin Legitimasi Negara Runtuh, Serukan Boikot Jika Curang
-
Masalah Krusial di Mina Terkuak, Jemaah Haji Tak Makan 9 Jam hingga Tenda Melebihi Kapasitas
-
Bukan Sekadar Seremonial, Ini Alasan PDIP Wajibkan Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme