Soal Pemilu Ditunda, MPR: Ini Cacat Hukum, Hakim PN Jakpus Harusnya Berpedoman ke UUD!

Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menuebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terkait Pemilu ditunda bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (2/3/2023) dengan mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang dilayangkan pada 8 Desembr 2022.

"Putusan pengadilan negeri yang meminta KPU menunda pemilu jelas bertentangan dengan UUD NKRI 1945 yang secara jelas menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali," kata Ahmad Basarah, Jumat (3/3/2023).

Politisi PDIP ini menilai putusan tersebut cacat hukum. Seharusnya hakim yang memutuskan perkara berpedoman kepada UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.

Ia juga melihat Partai Prima keliru dalam mengajukan gugatan hukum. Seharusnya persoalan ini diselesaikan dengan UU pemilu bukan hukum perdata berupa perbuatan melawan hukum.

"Seharusnya merupakan sengketa proses pemilu yang harus diproses lewat upaya hukum ke PTUN," tegas Basarah.

Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU karena ditetapkan sebagai partai berstatus tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Setelah dipelajari ternyata jenis dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan.

Akibatnya, PN Jakpus memutuskan menghukum KPU untuk menunda pemilu.

Baca Juga: Putusannya Bikin Gaduh! Hakim PN Jakpus Kini Dicurigai jadi Bagian Kelompok Penunda Pemilu

Majelis hakim menghukum KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan dijatuhkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Saat ini KPU sudah mengajukan banding atas putusan PN jakpus tersebut. Sehingga putusan belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

"Artinya tahapan pemilu 2024 tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Basarah. [Antara]