Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum melihat adanya tanda-tanda Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu 8 Maret 2023 esok. Pasalnya hari itu bertepatan dengan Rabu Pon.
"Sampai saat ini ya tidak ada tanda-tanda yang signifikan ya," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).
Pria yang akrab disapa Awiek tersebut menyampaikan, biasanya jika reshuffle dilakukan maka sudah ada aktivitas yang siginifikan di Istana. Misalnya pemanggilan sejumlah tokoh ke Istana oleh Presiden.
"Biasanya kan kalau sudah mendekati reshuffle ada pihak-pihak yang dipanggil secara intens," tuturnya.
Kendati begitu, Awiek mengatakan, pihaknya menyerahkan semua kepada Presiden Jokowi soal reshuffle. Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Tapi ya nggak tahu itu kan reshuffle hak prerogratif presiden Jokowi," pungkasnya.
Reshuffle
Sebelumnya Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet bulan Maret ini.
"Kami memproyeksikan, membaca bahwa pada bulan Maret ini pada sesi sebelum bulan Ramadan itu akan terjadi peristiwa politik yang memang akan menentukan bagaimana konfigurasi koalisi, reshuffle dan persiapan bagaimana konfigurasi menuju Pilpres," kata Arif pada Rabu (1/3/2023).
Menurutnya, dalam perhitungan hari, Rabu Pon menjadi momentum yang berpotensi menjadi waktu yang tepat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinetnya.
"Bahwa biasanya Pak Jokowi itu melakukan reshuffle di Rabu Pon, itu tanggal baiknya Pak Jokowi. Ada peluang Rabu Pon di bulan Maret di tanggal 8 Maret dan bulan April di (tanggal) 12," lanjutnya.
Namun, Ari juga tidak bisa memastikan kapan reshuffle akan dilakukan, entah Maret atau April. Hal itu karena reshuffle menjadi kewenangan Jokowi sebagai presiden.
"Itu soal timing saja kapan reshuffle itu akan dilaksanakan. Tapi kami meyakini bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan reshuffle," ujarnya.
Ari memandang Jokowi akan menggunakan dua pendekatan pertimbangan untuk reshuffle, yakni pertimbangan kinerja dan politik.
Dalam pertimbangan politik, persoalan konsolidasi menjadi perhatian penting.
"Dalam sisa bulan Oktober 2024, konsolidasi pemerintah diperlukan untuk memastikan semua program pak Jokowi di periode kedua ini terlaksana dengan baik," jelas Ari.
Berita Terkait
-
Mujur! Hengkang dari Dunia Politik, Lucky Hakim Langsung Dapat Tawaran Main Sinetron hingga Film: Mulai Lagi dari Bawah...
-
Sepak Terjang Ketua MK Anwar Usman, Ipar Jokowi yang Akan Lengser
-
Momen Ketua Nahyan, Cucu Presiden Jokowi Saat Naik Kuda
-
CEK FAKTA: Presiden Jokowi Kontrak Fuji dan El Rumi Jadi Model Brand Ambassador Baju Batik Miliknya, Benarkah?
-
Bangun 4 Infrastruktur di Bandung, Jokowi Habiskan 1,26 Triliun Rupiah
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya