Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum melihat adanya tanda-tanda Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu 8 Maret 2023 esok. Pasalnya hari itu bertepatan dengan Rabu Pon.
"Sampai saat ini ya tidak ada tanda-tanda yang signifikan ya," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).
Pria yang akrab disapa Awiek tersebut menyampaikan, biasanya jika reshuffle dilakukan maka sudah ada aktivitas yang siginifikan di Istana. Misalnya pemanggilan sejumlah tokoh ke Istana oleh Presiden.
"Biasanya kan kalau sudah mendekati reshuffle ada pihak-pihak yang dipanggil secara intens," tuturnya.
Kendati begitu, Awiek mengatakan, pihaknya menyerahkan semua kepada Presiden Jokowi soal reshuffle. Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Tapi ya nggak tahu itu kan reshuffle hak prerogratif presiden Jokowi," pungkasnya.
Reshuffle
Sebelumnya Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet bulan Maret ini.
"Kami memproyeksikan, membaca bahwa pada bulan Maret ini pada sesi sebelum bulan Ramadan itu akan terjadi peristiwa politik yang memang akan menentukan bagaimana konfigurasi koalisi, reshuffle dan persiapan bagaimana konfigurasi menuju Pilpres," kata Arif pada Rabu (1/3/2023).
Menurutnya, dalam perhitungan hari, Rabu Pon menjadi momentum yang berpotensi menjadi waktu yang tepat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinetnya.
"Bahwa biasanya Pak Jokowi itu melakukan reshuffle di Rabu Pon, itu tanggal baiknya Pak Jokowi. Ada peluang Rabu Pon di bulan Maret di tanggal 8 Maret dan bulan April di (tanggal) 12," lanjutnya.
Namun, Ari juga tidak bisa memastikan kapan reshuffle akan dilakukan, entah Maret atau April. Hal itu karena reshuffle menjadi kewenangan Jokowi sebagai presiden.
"Itu soal timing saja kapan reshuffle itu akan dilaksanakan. Tapi kami meyakini bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan reshuffle," ujarnya.
Ari memandang Jokowi akan menggunakan dua pendekatan pertimbangan untuk reshuffle, yakni pertimbangan kinerja dan politik.
Dalam pertimbangan politik, persoalan konsolidasi menjadi perhatian penting.
Berita Terkait
-
Mujur! Hengkang dari Dunia Politik, Lucky Hakim Langsung Dapat Tawaran Main Sinetron hingga Film: Mulai Lagi dari Bawah...
-
Sepak Terjang Ketua MK Anwar Usman, Ipar Jokowi yang Akan Lengser
-
Momen Ketua Nahyan, Cucu Presiden Jokowi Saat Naik Kuda
-
CEK FAKTA: Presiden Jokowi Kontrak Fuji dan El Rumi Jadi Model Brand Ambassador Baju Batik Miliknya, Benarkah?
-
Bangun 4 Infrastruktur di Bandung, Jokowi Habiskan 1,26 Triliun Rupiah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
Terkini
-
Geger Kereta Cepat Whoosh: Dugaan Konspirasi Jahat Disebut Bikin Negara Tekor Rp75 Triliun
-
Sidak Dedi Mulyadi Ungkap Dugaan Aliran Dana Janggal Aqua ke PDAM Senilai Rp600 Juta Per Bulan!
-
Dukung PPPK Jadi PNS, Anggota Komisi II DPR Sebut Usulan Terbuka Diakomodir Lewat Revisi UU ASN
-
Uji Lab Tuntas! Pertamina Jawab Keluhan Pertalite Bikin Brebet di Jatim: Sesuai Spesifikasi
-
PAM Jaya Matikan Sementara IPA Pulogadung, Gangguan Layanan Bisa Terasa Sampai 48 Jam
-
Geger Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bidik Petinggi KCIC?
-
Skandal Korupsi Whoosh: KPK Usut Mark Up Gila-gilaan, Tapi Ajak Publik Tetap Naik Kereta
-
Dugaan Kerugian Negara Rp75 T di Proyek KCJB, Pemufakatan Jahat Pemilihan Penawar China Jadi Sorotan
-
HLN ke-80, 171 Warga Tulungagung Peroleh Sambungan Listrik Gratis dari PLN
-
KCIC Pastikan Isu Dugaan Korupsi Whoosh Tak Pengaruhi Jumlah Penumpang