Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum melihat adanya tanda-tanda Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu 8 Maret 2023 esok. Pasalnya hari itu bertepatan dengan Rabu Pon.
"Sampai saat ini ya tidak ada tanda-tanda yang signifikan ya," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).
Pria yang akrab disapa Awiek tersebut menyampaikan, biasanya jika reshuffle dilakukan maka sudah ada aktivitas yang siginifikan di Istana. Misalnya pemanggilan sejumlah tokoh ke Istana oleh Presiden.
"Biasanya kan kalau sudah mendekati reshuffle ada pihak-pihak yang dipanggil secara intens," tuturnya.
Kendati begitu, Awiek mengatakan, pihaknya menyerahkan semua kepada Presiden Jokowi soal reshuffle. Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Tapi ya nggak tahu itu kan reshuffle hak prerogratif presiden Jokowi," pungkasnya.
Reshuffle
Sebelumnya Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet bulan Maret ini.
"Kami memproyeksikan, membaca bahwa pada bulan Maret ini pada sesi sebelum bulan Ramadan itu akan terjadi peristiwa politik yang memang akan menentukan bagaimana konfigurasi koalisi, reshuffle dan persiapan bagaimana konfigurasi menuju Pilpres," kata Arif pada Rabu (1/3/2023).
Menurutnya, dalam perhitungan hari, Rabu Pon menjadi momentum yang berpotensi menjadi waktu yang tepat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinetnya.
"Bahwa biasanya Pak Jokowi itu melakukan reshuffle di Rabu Pon, itu tanggal baiknya Pak Jokowi. Ada peluang Rabu Pon di bulan Maret di tanggal 8 Maret dan bulan April di (tanggal) 12," lanjutnya.
Namun, Ari juga tidak bisa memastikan kapan reshuffle akan dilakukan, entah Maret atau April. Hal itu karena reshuffle menjadi kewenangan Jokowi sebagai presiden.
"Itu soal timing saja kapan reshuffle itu akan dilaksanakan. Tapi kami meyakini bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan reshuffle," ujarnya.
Ari memandang Jokowi akan menggunakan dua pendekatan pertimbangan untuk reshuffle, yakni pertimbangan kinerja dan politik.
Dalam pertimbangan politik, persoalan konsolidasi menjadi perhatian penting.
Berita Terkait
-
Mujur! Hengkang dari Dunia Politik, Lucky Hakim Langsung Dapat Tawaran Main Sinetron hingga Film: Mulai Lagi dari Bawah...
-
Sepak Terjang Ketua MK Anwar Usman, Ipar Jokowi yang Akan Lengser
-
Momen Ketua Nahyan, Cucu Presiden Jokowi Saat Naik Kuda
-
CEK FAKTA: Presiden Jokowi Kontrak Fuji dan El Rumi Jadi Model Brand Ambassador Baju Batik Miliknya, Benarkah?
-
Bangun 4 Infrastruktur di Bandung, Jokowi Habiskan 1,26 Triliun Rupiah
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
Terkini
-
Kagetnya Roy Suryo Usai Lihat LP di Polda Metro Jaya: Ternyata Jokowi Dalang Pelapor
-
KPK 'Obok-obok' Tiga Lokasi, Buru Bukti Fee Proyek Bupati Lampung Tengah
-
Api di Kramat Jati: Saat Ratusan Kios Jadi Abu dan Harapan Pedagang Diuji?
-
7 Fakta Panas Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, dari Adu Tuntutan Hingga Narasi Sesat
-
Gubernur Bobby Nasution Fokus Air Bersih-Infrastruktur Pascabencana di Sumut
-
Bantuan Logistik Kementan-Bapanas Tiba di Belawan, Bobby Nasution: Penyemangat Pascabencana di Sumut
-
TelkomGroup Percepat Recovery BTS di Lokasi Bencana Sumatra, Kerahkan Seluruh Kemampuan
-
PPATK Rilis Indeks APUPPT: Penegakan Hukum Tak Cukup Tangkap Pelaku, Aliran Dana Harus Ditelusuri
-
PLN Resmikan SPKLU Center ke-6 di Jawa Barat, Siap Hadapi Lonjakan Pengguna EV Saat Nataru
-
9 Fakta Terkini Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati: Dugaan Sumber Api Hingga Kerugian Rp10 Miliar