Suara.com - Pertamina Plumpang disinggung oleh Presiden Joko Widodo terkait kemungkinan dipindah ke pulau reklamasi. Presiden Jokowi meminta PT Pertamina dan pemerintah setempat memutuskan rencana relokasi wilayah terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Jokowi juga menyampaikan adanya dua kemungkinan yang dapat dilakukan. Pertama Depo Pertamina yang dipindah atau warga yang direlokasi.
Presiden meminta untuk segera diputuskan dalam dua hari oleh Pertamina dan DKI karena zona air, buat sungai atau arus, melindungi objek vital yang dimiliki. Berkaitan dengan itu, berikut profil pulau reklamasi yang jadi alternatif pemindahan Depo Pertamina Plumpang.
Belum ada informasi resmi soal pulau reklamasi yang dijadikan alternatif Depo Pertamina baru. Kemungkinan, pulau reklamasi itu adalah pulau C, D,G, dan N.
Pulau C dan D dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah, sementara Pulau G dibangun oleh PT Muara Wisesa Samudra dan Pulau N oleh PT Pelindo II, BUMN Pelabuhan. Pulau D telah berdiri beberapa bangunan yang sudah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB).
Kini, Pulau C, D, G dikelola oleh PT Jakarta Propertindo selama kurang lebih 10 tahun. Pengelolaan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pulau G ditetapkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta. Pulau G dinyatakan sebagai wilayah pemukiman pada Pasal 192 nomor 3 Pergub No. 31/2022.
Jika ingin mengunjungi Pulau G, maka harus menggunakan jasa kapal nelayan tradisional sekitar 35 menit. Pulau G dapat dijangkau mulai dari Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Kemudian, Pulau N merupakan kewenangan pemerintah pusat. Izin reklamasi Pulau N tidak diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
Pulau N terletak di kawasan Jakarta Utara yakni area Depo Pertamina Plumpang yang terbakar. Kini, pulau dengan luas 411 ha itu dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan Pelindo.
Melihat rencana tersebut, pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemindahan Depo Pertamina adalah opsi yang tepat. Hal ini dapat mencegah kebakaran di kemudian hari.
Selain itu, baginya prosesnya akan lebih cepat daripada relokasi rumah warga. Alasan lainnya adalah lokasi Depo Pertamina Plumpang tidak layak karena berada di tengah kawasan padat penduduk dan tidak tersedia buffer water yang digunakan untuk mendinginkan pipa.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
Berita Terkait
-
Beda Keinginan Luhut-Erick: yang Satu Ingin Warga Pindah, Satunya Lagi Mau Pindahkan Depo Pertamina Plumpang
-
Tak Mau Anies Disalahkan Dalam Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Loyalis Singgung Jokowi yang Bagikan KTP!
-
Salahkan Anies karena Kasih IMB, PDIP Juga Semprot Pertamina Atas Peristiwa Kebakaran Plumpang
-
5 Kios di Samping SMA 112 Kembangan Jakbar Ludes Terbakar, Api Diduga Akibat Korsleting Listrik
-
Pulihkan Trauma dan Atasi Kejenuhan, Kolinlamil Ajak Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Naik Kapal Perang
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Detik-detik Jembatan Hongqi Hancur, Biaya Proyek Habiskan Dana Rp 21 M
-
Ortu Minta Prabowo Pulangkan Reynhard Sinaga, Apakah RI dan Inggris Punya Perjanjian Ekstradisi?
-
KPK Cecar Eks Direktur Kemenag Soal Pembagian Kuota Haji Hingga Penyediaan Layanan
-
DPRD DKI Desak Bau Menyengat di RDF Rorotan Segera Tuntas, Target Normal Beroperasi Desember
-
Film Jadi Mimbar Baru: Menag Dorong Dakwah Lewat Seni untuk Gen Milenial
-
Polisi Ungkap Kronologi Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap
-
DPRD Desak Pemprov DKI Percepat Digitalisasi Parkir untuk Hapus Pungli dan Kebocoran PAD
-
Digugat Praperadilan, KPK Bantah Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut
-
Sempat Jadi Tontonan Warga! Mayat Pekerja Ditemukan Kaku di Bak Kontrol Pompa Air Patung Kuda Monas
-
Viral Cium Anak Perempuan, KemenPPPA Sebut Perilaku Gus Elham Berbahaya: Jangan Normalisasi