Suara.com - Rencana impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang menuai polemik. Bermula PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berencana mengimpor 10 gerbong kereta pada 2023 dan 19 lainnya pada 2024.
Upaya KCI untuk mengimpor KRL bekas Jepang ini diduga menemui kendala lantaran surat permohonan persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) ini pada bulan Januari 2023 ditolak oleh Kemenperin karena tidak memenuhi syarat minimal tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Hingga saat ini, keputusan impor KRL bekas masih belum menemukan titik terang. Keputusan impor KRL bekas ini masih menunggu hasil audit yang akan dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kebijakan KCI yang hendak mengimpor gerbong bekas kereta ini pun menuai polemik. Banyak yang mengkritik KCI.
Sementara, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut, impor rangkaian kereta bekas perlu segera dilakukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) guna memastikan ratusan ribu penumpang tidak terlantar.
Pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno juga menyebut, jika pemerintah membiarkan masalah ini, maka ada ratusan ribu penumpang terlantar. Namun demikian, ia juga mengakui, kereta bekas dari Jepang tidak bisa sembarangan beroperasi dengan alasan usia.
Penumpang Gregetan
Permasalahan ini membuat penumpang setia KRL atau yang biasa disebut anker (anak kereta) gregetan. Bukan tanpa sebab, mereka mempertanyakan mengapa PT KCI tidak menyiapkan rangkaian KRL jauh sebelum waktu masa pensiun kereta tiba.
Tiara Sutari, yang tiap hari menggunakan KRL dari Stasiun Cisauk ke Stasiun Kebayoran Lama untuk bekerja khawatir. Sebelum ada KRL yang dipensiunkan, Tiara mengaku harus menunggu lama untuk kedatangan kereta.
Baca Juga: Ketar-ketir Penumpang, Puluhan Kereta Tua Masuk Kandang
Warga Tangerang ini harus menunggu lebih lama bila jumlah rangkaian KRL semakin berkurang. "Kalau dibandingkan dengan negara lain kan waktu tunggu paling 30 detik sampai 1 menit. Di sini waktu tunggu bisa 10-20 menit," kata Tiara kepada Suara.com, Senin, 6 Maret 2023.
Tidak hanya lama menunggu kereta, Tiara juga harus berjibaku dengan penumpang lain di dalam gerbong saat jam pergi maupun pulang kerja. Bagaimana tidak, jumlah penumpang kereta setiap harinya tidak sebanding sama dengan jumlah rangkaian KRL yang tersedia.
Tak terbayang bila puluhan rangkaian KRL dipensiunkan tanpa ada pengganti dari PT KCI. “Waktu tunggu lama. Jadi penumpang numpuk-numpuk. Mestinya kan diperbanyak keretanya, bukan dikurangi. Harusnya kan sudah ada antisipasi dari lima tahun lalu misalnya soal kereta yang sudah harus diistirahatkan," ujarnya.
Di sisi lain, Tiara setuju kalau misalkan PT KCI mengimpor kereta bekas dari Jepang dengan syarat berkualitas tinggi. Mengingat jika memesan kereta baru maka waktu yang diperlukan bisa sampai 2030.
Puluhan Kereta Pensiun Dalam 2 Tahun
Vice President Corporate Secretary PT KCI, Anne Purba menuturkan ada 29 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan selama dua tahun mendatang. KCI memesan kereta baru dari PT INKA, namun baru terealisasi pada 2025 mendatang.
Kebutuhan mendesak tahun ini adalah mendapatkan 10 KRL pengganti. Salah satucara untuk memenuhi kebutuan tersebut bisa dilakukan dengan impor kereta bekas dari Jepang. "Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," kata Anne kepada Suara.com, pekan lalu.
Anne menjelaskan kebutuhan akan rangkaian kereta pengganti pada tahun ini bersifat mendesak demi melayani 800 ribu penumpang setiap hari. Jika tidak ada kereta pengganti tersebut diperkirakan terjadi penumpukan penumpang yang luar biasa.
Keselamatan Penumpang Harus Jadi Yang Utama
Rencana impor kereta bekas banyak menuai kritik. Pasalnya, kebijakan impor itu dinilai bakal mengancam 200.000 penumpang KRL, sekaligus bertolak belakang dengan kebijakan impor pemerintah.
Elwa Wattimena, Ketua Komando Tugas (KOGAS) Bela Negara RI mengatakan impor kereta bekas berarti tidak memikirkan keselamatan dan kenyamanan penumpang, serta pro industri dalam negeri.
Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Inpres 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mensukseskan gerakan bangga buatan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang oleh pemerintah.
Kemudian Kepres 24 tahun 2018 tentang tim nasional TKDN yang melibatkan seluruh Kementrian Lembaga termasuk Kementerian Perhubungan selaku pembina PT KCI dan PT KAI.
"Artinya KCI ada dua pilihan. Pertama, memaksimalkan pembelian kereta melalui PT INKA. Kedua, jika tidak terpenuhi di dalam negeri dapat mengimpor kereta baru bukan, kereta bekas," kata Elwa pada Selasa, 28 Februari lalu.
Berita Terkait
-
Ketar-ketir Penumpang, Puluhan Kereta Tua Masuk Kandang
-
Opsi Alternatif Pemerintah Jika Impor KRL Bekas dari Jepang Dibatalkan
-
Perbandingan Harga KRL Baru dan Bekas, Capai 20 Kali Lebih Mahal
-
Lebih Baik Impor Kereta Bekas Jepang atau Tunggu Buatan Dalam Negeri, Begini Kata Pakar
-
Drama Impor Kereta dari Negeri Sakura
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Lawang Sewu dan Sam Poo Kong Siap Memikat Wisatawan di Momen Libur Imlek
-
Tak Terima Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Dibongkar! Bonatua Klaim Identik dengan Dokumen Riset Roy Suryo Cs
-
GMKR Nilai Indonesia Hadapi Krisis Kedaulatan, Oligarki Disebut Rampas Hak Rakyat
-
Heroik! Mahasiswi Jogja Nekat Tabrak Penjambret, Polisi Jamin Korban Tak Dipidana
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Kemensos Kucurkan Bansos Senilai Rp 17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026: 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Menkes Sindir Orang Kaya Masuk PBI: Masa Gak Bisa Bayar BPJS Kesehatan Rp 42.000?
-
Jakarta Mulai Bersolek Jelang Imlek, Rano Karno: Kami Rumah Berbagai Budaya
-
Kisah Siswi SMK di Garut: Rawat Nenek Lumpuh, Terancam Putus Sekolah karena Dianggap 'Warga Mampu'