Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan kekinian masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal siapa pengganti Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Sebelumnya, Golkar sudah menyodorkan tiga nama kepada Presiden Jokowi untuk menggantikan Zainudin Amali untuk menjadi Menpora.
"Ya tergantung, kita tunggu saja dari pak presiden," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/3/2023).
Ia mengatakan, komunikasi dirinya dengan Zainudin Amali terus dilakukan. Terlebih soal siapa pengganti Zainudin sebagai Menpora nantinya.
"Komunikasi setiap hari," tuturnya.
Sementara di sisi lain, saat ditemui di tempat yang sama, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, Golkar memang sudah menyodorkan tiga nama kadernya sebagai pengganti Zainudin.
Nantinya hal itu, kata dia, akan tergantung Jokowi sebagai presiden yang akan memilih. Sebab, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Ya pasti kira-kira Pak Airlangga nyetor 3 lah nama. Mungkin 3 dipilih presiden mau yang mana," katanya.
Sodorkan Tiga Nama
Sebelumnya, Partai Golkar sudah menyodorkan tiga nama kepada untuk posisi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Tiga nama yang disodorkan tersebut merupakan kader muda Golkar.
"Minta untuk mengganti ya tugas kita menyerahkan nama-nama sesuai dengan keinginan presiden, dan itu sudah kita lakukan. Jadi tahapan selanjutnya adalah terserah presiden mau pilih yang mana dari 3 calon yang sudah kita sampaikan kepada presiden itu," kata Juru Bicara DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya kepada wartawan dikutip Rabu (1/3/2023).
Tantowi menyampaikan, tiga nama yang disodorkan tersebut dipilih atas dasar sesuai rekam jejaknya dengan kebutuhan portofolio sebagai Menpora.
Nama-nama tersebut juga sudah diserahkan ke Jokowi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto secara langsung. Nantinya Jokowi akan memilih lantaran hal merupakan hak prerogratif presiden, dan Golkar tidak akan mengintervensi.
"Saya rasa lebih dari seminggu yang lalu ya, kita kan bergerak cepat sesuai dengan kebutuhan presiden. Tetapi apakah satu dari tiga nama itu diambil presiden saya enggak tahu tuh," tuturnya.
Saat dikonfirmasi apakah tiga nama kader yang disodorkan tersebut yakni, Puteri Anetta Komarudin, Ilham Permana, dan Dito Ariotedjo, Tantowi tak menampiknya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP