Suara.com - Pengusaha Mahendra Dito S atau yang dikenal dengan Dito Mahendra ketahuan punya belasan senjata api atau senpi di rumahnya. Hal tersebut terungkap ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumahnya Senin (13/3/2023) kemarin.
Tak ayal, Dito punya beberapa buah pistol hingga senjata api laras panjang yang jumlahnya 15 secara keseluruhan dari berbagai jenis senpi.
"Dalam geledah tersebut benar tim menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis. Lima pistol berjenis glock, satu pistol S&W, satu pistol kimber micro, serta delapan senjata api laras panjang," beber Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada awak media di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/3/2023).
Aturan kepemilikan senjata api di Indonesia
Terungkapnya senjata api milik Dito Mahendra membuat publik bertanya-tanya tentang aturan kepemilikan senjata api atau senpi di Indonesia.
Tak seperti yang orang awam ketahui, ternyata masyarakat sipil boleh memiliki senjata api jenis tertentu. Kendati demikian, hanya direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter yang boleh mengajukan izin kepemilikan senjata api untuk kepentingan bela diri.
Hal ini diatur dalam SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015.
Kaliber atau daya pistol juga dibatasi, yakni senjata api peluru tajam kaliber 12 GA untuk jenis senapan dan 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver.
Syarat boleh punya senpi
Berkaca dari pasal 8 aturan tersebut, syaratnya juga tak main-main buat mengajukan izin kepemilikan senjata api. Berikut poin-poin persyaratannya:
- Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- Memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
- Lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Dit Intelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
- Memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api.
Selanjutnya ada sembilan poin lainnya yang juga membatasi orang-orang sipil tertentu yang bisa mengajukan izin kepemilikan senjata api.
Kontributor : Armand Ilham
Berita Terkait
-
Dito Mahendra Punya Senjata Api Jenis Glock hingga Laras Panjang, Emang Warga Sipil Diizinkan?
-
Rekam Jejak Dito Mahendra, Laporkan Nikita Mirzani hingga Diperiksa KPK
-
Pastikan Penyelidikan Formula E Tidak Dihentikan, KPK Lagi Cari Orang yang Harus Bertanggung Jawab Secara Hukum
-
Istri Endar Priantoro Viral Dinarasikan Bergaya Hidup Mewah, KPK Koordinasi dengan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik
-
KPK Dalami Keterkaitan Kepemilikan 15 Senjata Api di Rumah Dito Mahendra dengan Kasus TPPU
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara
-
Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah
-
Guru Besar UNM Soroti Pasal Penghinaan di Era 'Big Bang' Transformasi Hukum 2026
-
Benarkah Rakyat Indonesia Bahagia Meski Belum Sejahtera? Begini Pandangan Sosiolog UGM
-
Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
-
Survei UGM: 90,9% Masyarakat Puas Atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Libur Nataru
-
Prabowo Agenda Panen Raya di Karawang, Zulhas dan Bobby Naik Motor
-
Bongkar Total Tiang Monorel Mangkrak Tanpa Ada Penutupan Jalan? Ini Kata Pramono
-
Boni Hargens: Rekomendasi Kompolnas Normatif Saja Soal Reformasi Polri
-
Macet Parah di Grogol, Sebagian Layanan Transjakarta Koridor 9 Dialihkan via Tol