Suara.com - Menko Polhukam Mahfud MD berjanji akan membuka semua hal terkait temuan transaksi Rp300 triliun di Kemenkeu yang ia sampaikan sebelumnya.
"Di sejumlah media, diberitakan DPR akan meminta saya untuk jelaskan soal transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu," kata Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya dikutip Suaracom pada Minggu (19/3/2023).
"Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp 300 T, masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini," imbuhnya.
Menurutnya, masalah ini juga akan lebih adil jika diungkapkan di DPR. Mahfud mengungkapkan, ia akan memenuhi undangan tersebut usai tiba dari Australia.
Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan, pihaknya dan PPATK sama sekali tidak mengubah pernyataan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang hingga Rp300 triliun tersebut.
Ia berjanji akan mengungkapkan data terkait yang membuktikan adanya dugaan pencucian uang di Kemenkeu kepada DPR.
"Saya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar Rp 300 T. Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR," ujar Mahfud MD.
" Saya juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu untuk membuat terang masalah ini agar publik paham apa yang terjadi," sambung dia.
Ia berharap, semua pihak untuk kembali memperhatikan pernyataan PPATK di Kemenkeu. Sehingga, transaksi Rp300 triliun yang ia maksud bisa ditindaklanjuti.
Baca Juga: Isu Penundaan Pemilu, Mahfud MD: Pemilu Ndak Jadi, UUD Diubah, Mahal Sekali Itu!
"Pak Ivan tidak bilang info itu 'bukan pencucian uang'. Sama dengan yang saya katakan, beliau bilang itu bukan korupsi tapi laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik/Kemenkeu," kata dia.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI berencana mengundang Menko Mahfud MD dalam raker bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada minggu depan. Raker tersebut membahas transaksi janggal Rp300 triliun di Kemenkeu.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA Menkeu Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Jabatannya
-
Pernah Jadi DPR, Fahri Hamzah Kini Sindir Wakil Rakyat Terkait Bansos
-
Gobel: Kejahatan Pinjol untuk Melemahkan Indonesia
-
Soal Penundaan Pemilu, Menkopolhukam Mahfud MD Bilang Begini: Caranya Ini Gimana Dong..
-
Isu Penundaan Pemilu, Mahfud MD: Pemilu Ndak Jadi, UUD Diubah, Mahal Sekali Itu!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional