Pro Kontra Kades Minta Dana Desa Rp 300 Triliun, Megawati Beraksi

Suara.com - Persoalan dari kepala desa (kades) di seluruh Indonesia kini menjadi sorotan pemerintah. Unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh persatuan kepala desa seluruh Indonesia pada Januari lalu ternyata belum juga selesai.

Para kades kembali menuntut pemerintah agar menaikkan anggaran dana desa sebesar 10 persen dari total APBN tahun 2024, atau tepatnya hingga Rp300 triliun.

Angka yang cukup besar tersebut dinilai mereka dapat meningkatkan kesejahteraan para kepala desa. Selain itu, dana desa itu membuat kades menjalankan banyak program pengembangan desa demi mencapai visi misi Indonesia Emas 2045.

Permintaan para kades itu ternyata menjadi perhatian para pejabat, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Keduanya pun memberikan tanggapan yang berbeda saat menghadiri acara Desa Bersatu di GBK pada Minggu (19/03/2023). Megawati sendiri menegaskan kepada kades untuk fokus bekerja dulu, bukan meributkan dana desa.

"Kalau kalian (kepala desa) hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini. Kerja dulu (untuk desa)," tegas Megawati di depan ribuan kepala perangkat desa di kompleks GBK.

Pernyataan Megawati pun disambut dengan riuh para kepala desa yang hadir. Megawati sendiri menilai pentingnya kontribusi kepala desa harus sejalan dengan anggaran yang diberikan.

Tak hanya Mega, Luhut pun ikut mengomentari soal tuntutan kepala desa ini.

"Mengenai Undang-Undang Desa dan seterusnya, saya kira tadi sudah dijelaskan biarlah nanti diproses dengan baik dan dilakukan dengan tenang. Jangan menimbulkan pertikaian di antara kita,” ucap Luhut.

Baca Juga: Momen Megawati Mengasihani Presiden Jokowi: dari Nasib hingga Tubuh Kurus

Permintaan itu pun digarisbawahi Luhut. Ia menyebut Presiden Jokowi juga fokus ingin mengembangkan desa-desa di Indonesia, dengan menganggarkan dana desa akuntabel dan efisien, sehingga visi misi dapat dicapai bersama.

Tak hanya itu, Luhut pun mengaku pemerintah juga sedang mempersiapkan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan protes dan ketersinggungan.

Namun lagi-lagi, pihak Apdesi selaku organisasi yang menaungi para kepala desa di Indonesia tetap pada pendiriannya. Hal ini pun disampaikan oleh Ketua Apdesi Surta Wijaya.

"Tetapi jangan selalu desa untuk dimarjinalkan (dari kota). Bukan perkotaan saja yang harus dibangun, tetapi di desa sekarang harus jadi garda terdepan sekarang," ujar Surta dalam acara Desa Bersatu.

"Agar tidak lagi orang berpikir, 'Mari kita ke kota'. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa. Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?" tandasnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Kontributor : Dea Nabila